• Senin, 16 November 2026

Senjakala Kedaulatan: Membaca Paradoks "Paru-Paru Dunia" di Tengah Cengkeraman Neoliberalisme

Photo Author
Redaksi Gebrak24, Gebrak24.com
- Senin, 2 Maret 2026 | 05:57 WIB




Oleh: Martin Sembiring (Pamong Pancasila)


Medan I Gebrak24.com - Di tengah hiruk-pikuk diplomasi global yang mendengungkan narasi penyelamatan planet, Indonesia kembali berdiri di persimpangan jalan yang ganjil. Sebuah narasi besar menyebut negeri ini sebagai "Paru-Paru Dunia"—sebuah gelar yang sekilas membanggakan, namun menyimpan belenggu kedaulatan yang pilu. Di balik label ekologis tersebut, tersaji sebuah kontradiksi yuridis dan ekonomi yang memaksa kita bertanya: untuk siapakah kedaulatan ini bekerja?

*Jantung Konstitusi yang "Dilumpuhkan"*

Akar persoalan ini bermula dari tafsir atas Pasal 33 UUD 1945. Secara yuridis, Pasal 33 adalah satu kesatuan napas (single indivisible principle). Ayat (1), (2), dan (3) adalah ruh ideologis tentang kedaulatan rakyat. Namun, pasca-Amandemen, muncul Ayat (5) yang kerap menjadi "pintu belakang" bagi masuknya agenda liberalisme-kapitalisme. Frasa "ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang" pada Ayat (5) bukanlah mandat bagi pembentuk UU untuk mengadopsi paham liberalisme yang bertentangan dengan Asas Kekeluargaan.

Secara hukum, Ayat (5) adalah Delegasi Bersyarat. Syaratnya mutlak: UU yang dilahirkan wajib senapas dengan kedaulatan negara (Ayat 2) dan sebesar-besar kemakmuran rakyat (Ayat 3). Jika UU Ratifikasi Perjanjian Internasional (seperti ART) melegalkan akses mineral tanpa syarat bagi asing, maka secara konstitusional UU tersebut telah gugur karena melampaui kewenangan (excess de pouvoir).

*Paradoks Ekologi: Hutan untuk Asing, Larangan untuk Rakyat*

Ketidakadilan ini semakin nyata ketika kita bicara soal lahan. Rakyat kecil sering kali membentur tembok tebal bernama "Hutan Lindung". Dengan alasan menjaga keseimbangan iklim global karena Indonesia adalah paru-paru dunia, lahan-lahan subur di lereng gunung dikunci rapat. Akibatnya, masyarakat lokal kehilangan akses terhadap tanah, pengangguran meningkat, dan kemiskinan merayap di pinggiran hutan.

Di sinilah letak paradoksnya. Negara seolah tidak berdaya mengelola hutannya sendiri karena ditekan oleh standar lingkungan yang didikte oleh negara-negara liberalis. Namun, standar yang sama mendadak "melentur" ketika korporasi raksasa melakukan eksploitasi. Contoh nyata seperti Freeport menunjukkan bahwa kawasan yang secara ekologis seharusnya dilindungi, justru bisa dikelola dengan leluasa untuk pertambangan berskala masif.

Mengapa untuk rakyat kecil hutan adalah "tembok", namun bagi kapitalis asing hutan adalah "karpet merah"?

> "Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu orang." — Mahatma Gandhi.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Redaksi Gebrak24

Terkini