Aceh Singkil I Gebrak24.com – Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, dimanfaatkan sejumlah elemen mahasiswa, pemuda, dan pemerhati daerah untuk menyoroti berbagai persoalan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi pengisian jabatan definitif di lingkungan birokrasi, evaluasi realisasi janji politik kepala daerah, proyek Terminal Crude Palm Oil (CPO) di kawasan Pulau Sarok yang dilaporkan belum berfungsi optimal, serta desakan pengusutan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sorotan tersebut disampaikan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh, pemerhati daerah sekaligus Founder Komunitas Selamatkan Aceh Singkil (KSAS) Budi Harjo, serta Dewan Pimpinan Pusat Barisan Intelektual Muda Tanah Rencong (DPP BEM-TR).
Mereka mendorong pemerintah daerah meningkatkan transparansi, mempercepat pembenahan birokrasi, mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, dan memastikan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Eksekutif Kabupaten LMND Aceh Singkil, Surya Padli, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil segera mengisi sejumlah jabatan strategis organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), maupun penjabat (Pj).
Menurut Surya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan kebijakan, dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyebutkan sejumlah jabatan yang menurut LMND masih belum diisi pejabat definitif, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris DPRK, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
LMND juga menyoroti posisi Sekretaris Daerah Aceh Singkil yang disebut masih dijabat penjabat.
“Kami mendesak Bupati Aceh Singkil agar segera melakukan proses pengisian jabatan definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan pada OPD strategis,” ujar Surya.
Ia menilai kepastian kepemimpinan diperlukan agar program kerja pemerintah berjalan maksimal, akuntabilitas meningkat, dan pelayanan publik dapat diberikan secara profesional.
Sementara itu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh di bawah kepemimpinan Mahmud Padang menyoroti realisasi sejumlah komitmen kampanye Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman yang disampaikan menjelang Pilkada 2024.
ALAMP AKSI menilai janji politik harus diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi materi kampanye.