Salah satu komitmen yang disoroti adalah pembangunan Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Aceh Singkil.
Organisasi tersebut meminta pemerintah daerah menjelaskan program pembangunan yang telah direalisasikan, lokasi penerima manfaat, anggaran yang digunakan, serta rencana penyelesaian pekerjaan yang masih tertunda.
Selain infrastruktur, ALAMP AKSI menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, termasuk Pulau Banyak dan wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian terhadap akses transportasi, fasilitas pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi masyarakat.
Menurut ALAMP AKSI, pembangunan harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama nelayan, petani, pekebun, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah daerah juga didorong membuka informasi mengenai program pemberdayaan ekonomi, kelompok penerima manfaat, besaran anggaran, serta indikator keberhasilan program.
ALAMP AKSI turut meminta peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.
Organisasi tersebut mengusulkan agar pemerintah daerah memublikasikan laporan realisasi janji kampanye yang memuat target, capaian, program yang sedang berjalan, dan program yang belum terlaksana.
Pengawasan DPRK dan partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk memastikan program pemerintah sesuai dengan perencanaan, anggaran, dan ketentuan hukum.
ALAMP AKSI menegaskan bahwa evaluasi terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial dalam demokrasi. Karena itu, pemerintah diharapkan memberikan penjelasan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan pembangunan Terminal CPO di kawasan Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, juga menjadi perhatian pemerhati daerah sekaligus Founder Komunitas Selamatkan Aceh Singkil (KSAS), Budi Harjo.
Ia menyoroti fasilitas yang dilaporkan belum berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunannya hingga 2026.
Berdasarkan informasi dalam pemberitaan Pena Aceh pada 6 Maret 2026, anggaran yang dikaitkan dengan proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp24 miliar. Sementara itu, fasilitas utama yang diperlukan untuk operasional terminal dilaporkan belum tersedia secara memadai.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan aset, serta manfaat ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut.
Terminal CPO Pulau Sarok sebelumnya diharapkan dapat mendukung distribusi hasil industri kelapa sawit, membuka peluang investasi, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Budi Harjo meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai total anggaran, sumber pendanaan, tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan, kondisi aset saat ini, serta langkah yang akan ditempuh agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.