Buton Tengah I Gebrak24.com – Pada hari Minggu, 4 Mei 2025, sebuah momentum penting terjadi di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, tepatnya di Lapangan J. Wayong, Lombe, Kecamatan Gu. Ribuan warga menghadiri Tabligh Akbar bersama dai nasional Ustaz Abdul Somad (UAS).
Acara ini menjadi sorotan karena di hadapan UAS, Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pimpinan pondok pesantren se-kabupaten. Janji yang disampaikan kala itu sangat mulia: pemerintah daerah akan menanggung biaya pendidikan anak-anak yatim piatu dan dari keluarga tidak mampu melalui pesantren.
UAS bahkan memberikan apresiasi khusus, menyebut langkah tersebut sebagai komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan Islam. Ia menyerukan agar kepala daerah lain, dari Sabang hingga Merauke, datang belajar ke Buton Tengah.
Namun, janji yang disampaikan dengan penuh semangat itu ternyata berakhir pahit. Para pengurus pesantren hingga kini menanggung kekecewaan mendalam karena bantuan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi alias janji kosong belaka.
*Keluhan Para Pengurus Pesantren*
Seorang ustadz yang enggan disebutkan namanya di media menceritakan pengalaman pahitnya dan menyertakan utas berita di media sosial terkait pengalamannya itu. “Kami pernah kena prank tentang bantuan dana hibah yang MoU-nya ditandatangani saat UAS datang. Dijanjikan Rp 275 juta, kemudian akan diturunkan Rp 100 juta. Tetapi menjelang hari H pencairan, tiba-tiba dibatalkan. Padahal semua berkas sudah dilengkapi, bahkan sudah dibuat berkas pencairan bermeterai dan ditandatangani Ketua Yayasan.” Demikian sekelumit kisah sedih yang disampaikan sang narasumber kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, Selasa, 03 Februari 2026.
Padahal, lanjut sang ustadz mewakili teman-teman pesantren lainnya, ketua yayasan yang mengurus pencairan dana harus bolak-balik dari Baubau ke Buton Tengah selama dua bulan, menghabiskan biaya lebih dari Rp 5 juta. Semua tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan berakhir sia-sia.
“Kalau memang tidak mau dibantu, seharusnya dari awal diberitahu. Jangan sampai kami mengeluarkan biaya besar, tenaga, dan waktu hanya untuk hasil yang nihil,” keluhnya sambil mengatakan bahwa bagi para pengurus pesantren, janji yang tidak ditepati bukan hanya soal uang, tetapi soal kepercayaan, “Kami merasa dipermainkan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan.”
*Komentar Keras Wilson Lalengke*
Kasus ini mendapat perhatian dari pemerhati hukum dan keadilan yang juga mantan guru puluhan tahun di Riau, Wilson Lalengke. Ia menyesalkan dan mengecam keras perilaku Bupati Azhari yang dinilainya tidak layak menjadi pemimpin.
“Janji yang diumbar di depan publik, apalagi disaksikan tokoh nasional seperti Ustaz Abdul Somad, lalu tidak ditepati, adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ini bukan sekadar ingkar janji, tetapi kejahatan moral seorang pejabat, dia tidak layak menjadi pemegang amanah rakyat,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini geram.
Wilson Lalengke juga menambahkan bahwa dengan alibi apapun, Bupati Buton Tengah Azhari telah mempermainkan masa depan generasi bangsa. “Pejabat yang mempermainkan pesantren dan lembaga pendidikan Islam sama saja mempermainkan masa depan bangsa. Anak-anak yatim piatu dan keluarga miskin dijadikan alat pencitraan, lalu ditelantarkan. Ini perilaku yang tidak bermartabat,” sebutnya sambil menambahkan bahwa kasus ini mencerminkan wajah buram birokrat daerah yang sering menjadikan janji politik sebagai alat propaganda, tanpa niat sungguh-sungguh untuk merealisasikannya.
*Refleksi Filosofis untuk Azhari*