Medan I Gebrak24.com - Liberalisasi yang merambah jantung Pancasila telah menciptakan disorientasi nasional yang mengkhawatirkan. Saat ini kita terjebak dalam tiga drama besar yang melemahkan sendi negara: *DPR yang sibuk lomba lari*, *pejabat yang hobi petak umpet*, dan *MK yang dibuat mikir linglung*.
*1. DPR: Terjebak Lomba Lari Elektoral*
Liberalisme politik telah mengubah wajah parlemen menjadi lintasan lomba lari. Para wakil rakyat lebih fokus mengejar citra dan logistik pemilu daripada substansi permusyawaratan. *Menurut Ir. Martin Sembiring, S.T., M.T. Pamong Pancasila, praktik ini adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang seharusnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh kecepatan modal atau popularitas sesaat.*
Sebagaimana diilustrasikan dalam https://image.png, ketiadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara GBHN pasca-amendemen membuat arah pembangunan menjadi fragmentaris dan hanya mengikuti visi-misi jangka pendek pemenang pemilu. Akibatnya, pembangunan mudah berubah setiap kali rezim berganti.
*2. Pejabat: Budaya Petak Umpet Tanggung Jawab*
Tanpa mandat jelas dari MPR sebagai lembaga tertinggi penentu haluan negara, akuntabilitas eksekutif menjadi kabur. Muncul fenomena *pejabat petak umpet*, yaitu individu yang pandai bersembunyi di balik regulasi tumpang tindih atau melempar tanggung jawab saat kebijakan gagal berdampak pada rakyat.
*Sebagai pengamat kebijakan yang mengusung semangat Pengabdian Tanpa Batas, Martin menekankan bahwa tanpa haluan negara yang ajek, birokrasi hanya menjadi mesin teknokrasi yang dingin dan kehilangan ruh pengabdian kepada rakyat.* Hilangnya kontrol MPR membuat para pelaksana mandat tidak lagi memiliki standar etika profesional dan ideologis yang baku.
*3. MK: Mikir Linglung di Tengah Arus Liberalisasi*
Beban konstitusional yang berat sering membuat *Mahkamah Konstitusi MK mikir linglung*. MK dipaksa menjadi pemadam kebakaran atas produk undang-undang yang dihasilkan dari proses legislasi yang liberal dan terburu-buru.
*Pamong Pancasila mengingatkan bahwa kerancuan ini muncul karena kita meninggalkan sistem permusyawaratan yang inklusif dan menggantinya dengan mekanisme hukum yang kering dari nilai filosofis Pancasila.* MK sering terjepit dalam tafsir hukum yang teknis-prosedural, sementara ruh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia justru terpinggirkan oleh kepentingan politik praktis
*4. Rakyat: Habis Manis Sepah Dibuang*