nasional

MAUNG Merobek Tabir Skandal Ambulans: KPK, Jangan Ragu Menerjang

Kamis, 11 September 2025 | 12:36 WIB

 

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- Pasal 2 ayat (1): Jika terbukti ada perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

- Pasal 3: Penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara juga dapat dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Penyimpangan prosedur dalam pengadaan barang/jasa bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administratif yang dapat berujung pada sanksi administratif atau pidana.

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 12/2021).

- Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, dapat menjadi dasar untuk penyelidikan lebih lanjut.

 

Desakan kepada KPK

 

Ketum menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar terkesan lambat dalam menangani kasus ini. Oleh karena itu, LSM MAUNG mendesak KPK untuk segera mengambil alih penanganan perkara ini.

 

"KPK memiliki kewenangan supervisi dan koordinasi. Jika ada indikasi korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau merugikan negara dalam jumlah besar, KPK wajib turun tangan," tegasnya.

 

Halaman:

Terkini