Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan proses hukum.
Keterbukaan yang proporsional diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi, termasuk anggapan mengenai adanya perlakuan istimewa terhadap lembaga tertentu.
Jangan Sampai Dugaan Menjadi Penghakiman Publik
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap pengelolaan anggaran PKBM, seluruh pihak diharapkan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Informasi mengenai dugaan penyimpangan perlu diuji melalui dokumen, keterangan saksi, hasil pemeriksaan, dan mekanisme hukum yang berlaku.
Pemberitaan juga harus mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, serta verifikasi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.
Kritik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan merupakan bagian dari kontrol sosial. Namun, kritik harus dibangun di atas fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan asumsi yang berpotensi merugikan lembaga maupun individu yang belum terbukti melakukan pelanggaran.
Karena itu, rencana pelaporan yang disampaikan pegiat LBH diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pengawasan yang lebih terukur, bukan sekadar menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh penyelenggara pendidikan kesetaraan di Kabupaten Aceh Timur.
Pada akhirnya, penegakan hukum yang adil bukan diukur dari banyaknya pihak yang dilaporkan atau diperiksa, melainkan dari konsistensi aparat dalam menindaklanjuti setiap dugaan berdasarkan bukti, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan awal yang beredar. Rencana pelaporan, jumlah PKBM, bentuk dugaan penyimpangan, serta perkembangan penanganan perkara masih memerlukan konfirmasi dan verifikasi kepada pihak terkait. Setiap pihak yang disebut atau terdampak pemberitaan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan. (rls/red)