Dewan Pers dalam berbagai forum menyampaikan bahwa profesionalisme wartawan tidak semata ditentukan oleh sertifikat UKW. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah landasan utama. Wartawan yang menjunjung tinggi etika tetap sah menjalankan tugas jurnalistik, terlepas dari status sertifikasinya.
Di tengah polemik ini, publik kembali menyoroti kasus hibah Rp6 miliar dari Kementerian BUMN yang diberikan kepada sebuah organisasi pers nasional untuk kegiatan UKW. Belakangan diketahui, dana tersebut sebagian besar dibagi-bagi di antara pengurus internal dan hanya sebagian kecil yang digunakan sesuai peruntukan. Sidang etik organisasi menyatakan terjadi penyimpangan serius, namun kasus itu tidak pernah diproses secara hukum. Dana yang tersisa hanya dikembalikan ke kas organisasi, tanpa pertanggungjawaban pidana dari pihak manapun.
Kasus tersebut memperkuat kecurigaan publik bahwa UKW telah diselewengkan menjadi proyek tertutup, eksklusif, dan rawan korupsi. Kritik terhadap model pelaksanaannya pun semakin kencang, terutama dari kalangan jurnalis independen dan komunitas media kecil yang kerap tersisih dari skema formal namun tetap menjaga etika profesi secara konsisten. (HS)