Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Kalimat tersebut bukan sekadar hiasan dalam buku konstitusi.
Ia adalah mandat konstitusional.
Artinya, penguasaan negara terhadap sumber daya alam seharusnya berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, ekspor, penerimaan negara atau keuntungan segelintir kelompok.
Memang harus kita akui, pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada September 2025, persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 8,25 persen, dengan jumlah sekitar 23,36 juta orang. Kemiskinan ekstrem juga menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Ini tentu harus diapresiasi.
Namun, 23,36 juta orang bukan angka yang kecil.
Di balik angka tersebut ada jutaan keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan layak, mendapatkan pendidikan berkualitas, memiliki rumah yang layak, memperoleh layanan kesehatan, dan mempertahankan kehidupan di tengah kenaikan berbagai kebutuhan.
Lebih menarik lagi, tingkat kemiskinan di perdesaan pada September 2025 masih mencapai 10,72 persen, lebih tinggi dibandingkan kemiskinan perkotaan yang berada pada angka 6,60 persen.
Padahal desa-desa Indonesia justru banyak yang berada dekat dengan sumber daya alam.
Di sanalah hutan berada.
Di sanalah tambang berada.
Di sanalah perkebunan dan berbagai konsesi sumber daya alam berada.