Yang harus diperiksa adalah apakah tempat tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan PKBM dan apakah fasilitas yang ada sesuai dengan kebutuhan program yang dilaksanakan.
Apabila suatu PKBM menjalankan program kesetaraan Paket A, B atau C, misalnya, maka perlu dilihat bagaimana proses pembelajarannya, siapa tutor yang mengajar, berapa peserta didiknya, bagaimana administrasinya, serta apakah terdapat bukti kegiatan yang dapat diverifikasi.
Demikian pula apabila terdapat program keterampilan, maka perlu dilihat apakah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan dan apakah peralatan yang digunakan tersedia.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada foto bangunan atau dokumen administrasi semata.
Bagaimana dengan Pengadaan Barang?
Hal lain yang layak menjadi perhatian adalah ketersediaan barang dan perlengkapan lembaga.
Jika terdapat PKBM yang secara administratif menjalankan berbagai program, tetapi di lokasi hampir tidak terlihat perlengkapan yang menunjang kegiatan tersebut, kondisi itu setidaknya layak diklarifikasi.
Namun, ketiadaan barang tertentu tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran, karena kebutuhan dan sumber pembiayaan setiap PKBM dapat berbeda.
Yang menjadi persoalan adalah apabila terdapat anggaran atau pembiayaan yang secara resmi diperuntukkan bagi kegiatan tertentu, tetapi kemudian terdapat dugaan ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan kondisi atau penggunaan sebenarnya di lapangan.
Pada titik inilah pemeriksaan administrasi, dokumen pengadaan, bukti pembelian, inventaris, dokumentasi kegiatan dan kondisi fisik menjadi penting.
Jangan Hanya PKBM yang Ramai Diberitakan
Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah munculnya pemberitaan mengenai PKBM tertentu yang terkadang bersumber dari informasi sepihak atau sekadar berdasarkan cerita dari pihak tertentu.
Dalam kerja jurnalistik dan penegakan hukum, sebuah informasi yang masih berupa klaim tidak semestinya langsung diposisikan sebagai fakta.
Prinsip cover both sides tetap penting.
Jika ada PKBM yang diberitakan memiliki persoalan, maka pihak pengelola harus diberikan ruang untuk menjelaskan. Sebaliknya, jika terdapat PKBM lain yang kondisi lapangannya juga menimbulkan pertanyaan, maka pemeriksaan seharusnya dilakukan berdasarkan standar yang sama.