nasional

Eksepsi atas Dakwaan terhadap Jekson Sihombing: Analisis Hukum dan Permohonan Pembatalan Dakwaan

Senin, 19 Januari 2026 | 14:06 WIB

-

Pekanbaru I Gebrak24.com - Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, eksepsi atau nota keberatan merupakan instrumen penting yang memungkinkan terdakwa menolak atau menggugat keabsahan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Eksepsi tidak berfokus pada benar atau tidaknya tindak pidana, melainkan pada aspek formil dan materil dakwaan itu sendiri.


Dalam perkara pidana Nomor 1357/Pid.B/2025/PN Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru, advokat Padil Saputra dan Rizky Pratama Algiffari, mewakili terdakwa Jekson Jumari Pandapotan Sihombing, mengajukan eksepsi terhadap dakwaan JPU. Kedua pengacara kondang ini menyoroti sejumlah cacat hukum yang dianggap fundamental, mulai dari ketidaksesuaian waktu penerapan undang undang, pelanggaran asas hukum pidana, hingga ketidaksinkronan antara hasil penyidikan dengan rumusan dakwaan.


Sebagaimana diketahui, aktivis anti korupsi Riau, Jekson Jumari Pandapotan Sihombing atau yang lebih dikenal sebagai Jekson Sihombing, ditangkap melalui sebuah rekayasa oleh Polda Riau, dengan tuduhan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana. Kasus tersebut kini telah bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan mulai disidangkan pada tanggal 15 Januari 2026 dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).


Penasehat hukum Jekson Sihombing selanjutnya akan mengajukan eksepsi pada persidangan berikutnya, yakni pada tanggal 22 Januari 2026. Eksepsi yang akan diajukan itu menyoroti sejumlah kelemahan mendasar dalam dakwaan JPU. Mulai dari penerapan pasal yang belum berlaku, pelanggaran asas hukum pidana, ketidaksesuaian unsur delik, hingga ketidaksinkronan dengan hasil penyidikan.


“Eksepsi atau nota keberatan kami ini menegaskan bahwa dakwaan JPU memiliki 5 kesalahan fatal, yakni prematur secara temporal; bertentangan dengan asas legalitas, in dubio pro reo, dan lex mitior; tidak memenuhi unsur delik pemerasan; tidak sinkron dengan hasil penyidikan; dan dakwaan kabur atau obscuur libel dan cacat formil. Semua keberatan tersebut bermuara pada satu kesimpulan yaitu dakwaan JPU cacat formil dan materil, sehingga tidak sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara,” ungkap Advokat Padil Saputra kepada media ini, Senin, 19 Januari 2026.


Isi dakwaan JPU mendasarkan tuduhannya pada percakapan dan pertemuan antara saksi perusahaan PT. Ciliandra Perkasa bernama Nur Riyanto Hamzah dengan terdakwa, di mana Jekson disebut meminta uang sebesar Rp5 miliar dengan ancaman akan melakukan demonstrasi besar besaran dan pemberitaan negatif di media. Namun, menurut penasihat hukum terdakwa, dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam KUHAP, serta mengandung sejumlah ketidaksesuaian yang merugikan hak terdakwa untuk membela diri.


“Salah satu keberatan utama kami adalah penggunaan Pasal 618 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) sebagai dasar hukum dakwaan. Pasal tersebut baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026, sementara surat dakwaan ditandatangani pada 16 Desember 2025. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian temporal, karena tidak mungkin suatu norma hukum yang belum berlaku digunakan sebagai dasar penuntutan,” beber Padil.


Halaman:

Terkini