Lebih jauh, Pasal 483 KUHP merupakan delik aduan, yang mensyaratkan adanya pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan. Dalam perkara ini, tidak pernah ada pengaduan sah dari saksi atau pihak perusahaan. Dengan demikian, JPU tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menuntut berdasarkan pasal tersebut. Fakta ini memperkuat argumen bahwa dakwaan disusun secara tidak cermat dan tidak lengkap.
Ketidaksesuaian formil dan materil dalam dakwaan menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum. Pertama, dakwaan menjadi batal demi hukum _(null and void)_ sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) KUHAP. Kedua, dakwaan tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara lebih lanjut. Dan ketiga, hak terdakwa untuk membela diri secara efektif dirugikan karena dakwaan kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, penasihat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan resmi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, agar menerima eksepsi terdakwa untuk seluruhnya, dan menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum, atau setidak tidaknya menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima.
Sementara itu, dari Jakarta, tokoh HAM internasional Wilson Lalengke, mengingatkan agar para hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili kasus ini benar-benar bekerja secara professional tanpa tergiur iming-iming uang dan fasilitas lainnya dari pihak perusahaan PT. Ciliandra Perkasa yang merupakan bagian dari Surya Dumai Group. “Saya ingatkan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengaku diri sebagai kawasan bebas korupsi, wilayah birokrasi yang bersih dan melayani, serta berahlak mulia. Wujudkan itu dalam bentuk putusan hakim yang benar-benar jujur, sesuai fakta, demi memberikan keadilan bagi setiap warga masyarakat, tidak terintervensi oleh kepentingan tertentu, terutama oleh uang dan fasilitas apapun,” sebut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
Kasus ini mencerminkan pentingnya prinsip _legal certainty_ dalam sistem peradilan pidana. Dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap bukan hanya merugikan terdakwa, tetapi juga merusak integritas sistem hukum. Oleh karena itu, eksepsi ini menjadi ujian bagi majelis hakim untuk menegakkan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi terdakwa. (TIM/Red)