Mahmud bahkan menyebut dugaan pungutan fee dalam proyek-proyek Pokir disebut-sebut dapat mencapai 15 hingga 25 persen, meski klaim tersebut tentu harus dibuktikan melalui proses penegakan hukum.
"Selama Pokir dipandang sebagai jatah pribadi anggota dewan, ruang terjadinya transaksi politik dan konflik kepentingan akan selalu terbuka. Fungsi legislatif bercampur dengan fungsi eksekutif ketika anggota dewan ikut menentukan pelaksana kegiatan atau rekanan," katanya.
Secara normatif, anggota legislatif memang memiliki hak menyampaikan usulan pembangunan sebagai bagian dari fungsi representasi masyarakat. Namun, kewenangan pelaksanaan program, pengadaan barang dan jasa, hingga penunjukan penyedia tetap berada di ranah eksekutif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, keterlibatan anggota legislatif dalam menentukan pelaksana proyek berpotensi menimbulkan benturan kepentingan apabila melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang.
*Kembalikan pada Musrenbang*
Mahmud mengusulkan agar pemerintah bersama DPRA dan DPRK mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme Pokir di Aceh. Bahkan, menurutnya, opsi paling tepat adalah menghapus alokasi Pokir dalam bentuk "jatah" nominal per anggota dewan dan mengembalikan seluruh proses penganggaran kepada mekanisme perencanaan pembangunan yang telah diatur melalui Musrenbang dan dokumen perencanaan daerah.
Menurutnya, apabila seluruh aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi melalui Musrenbang, forum konsultasi publik, serta reses anggota dewan, maka keberadaan Pokir dalam bentuk alokasi khusus per anggota tidak lagi memiliki urgensi.
"Kalau memang ingin memperkuat fungsi DPR, hapus saja sistem jatah Pokir. Biarkan seluruh APBA dan APBK dibahas berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan berapa miliar yang menjadi alokasi masing-masing anggota dewan," tegasnya.
Pernyataan tersebut kembali membuka ruang diskusi mengenai efektivitas Pokir sebagai instrumen penyaluran aspirasi masyarakat. Di satu sisi, Pokir dipandang sebagai sarana memperjuangkan kebutuhan konstituen. Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang transparan, akuntabel, dan konsisten dengan dokumen perencanaan, mekanisme itu dinilai berpotensi memunculkan konflik kepentingan, menggeser prioritas pembangunan, serta memperbesar risiko penyimpangan anggaran.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada besarnya nilai Pokir yang diperoleh setiap anggota dewan, melainkan pada sejauh mana APBA dan APBK benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, selaras dengan perencanaan pembangunan, dan dikelola secara bersih serta bebas dari praktik transaksional. (rls/red)