Terkait dengan isu yang menyebut PT MGK tidak terdaftar di sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), Dharmawan menyebut hal tersebut merupakan persoalan administratif yang tengah dalam proses, dan tidak mempengaruhi keabsahan izin perusahaan.
“Secara legal formal, PT MGK memiliki IUP OP yang sah. Data izin dan peta wilayah operasinya juga dapat diakses melalui website resmi Dinas ESDM Aceh,” tambahnya. Ia juga memastikan bahwa dokumen penting seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) telah dipenuhi sesuai prosedur yang berlaku.
DLH Aceh Barat: PT MGK Miliki IPAL, Pengelolaan Limbah Diawasi Rutin
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Barat, Bukhari, ST, juga angkat suara terkait isu lingkungan yang ditujukan kepada PT MGK. Ia memastikan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dan senantiasa berada dalam pengawasan rutin oleh DLH.
"PT MGK memiliki IPAL dan telah memenuhi kewajiban pelaporan lingkungan secara berkala, termasuk laporan enam bulanan,” jelas Bukhari pada Kamis (12/6/2025).
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas dugaan dari organisasi bernama Wangsa yang menyebut adanya pelanggaran lingkungan oleh PT MGK, termasuk dugaan tidak adanya IPAL. Bukhari menegaskan bahwa jika ada pelanggaran dalam pengelolaan limbah, DLH akan langsung mengambil langkah pembinaan sesuai ketentuan.
Kesbangpol Aceh Barat: Wangsa Belum Terdaftar Secara Resmi
Menanggapi kiprah organisasi Wangsa yang aktif melontarkan tudingan terhadap PT MGK, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Barat, Abdurrani, S.Pd, M.Pd, menyatakan bahwa nama organisasi tersebut belum terdaftar secara resmi di instansinya.