|
-
|
| Mahmud Padang |
Banda Aceh I Gebrak24.com - Dugaan praktik monopoli dan persekongkolan tender dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2025 kembali mengemuka. Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia turun langsung melakukan uji forensik terhadap seluruh proses tender yang berlangsung di lingkungan Pemkab Aceh Selatan.
Desakan itu muncul setelah ditemukan pola distribusi paket pekerjaan yang dinilai tidak wajar berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh Selatan.
Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, menyebutkan konsentrasi proyek pada sejumlah perusahaan tertentu tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa, melainkan telah mengarah pada indikasi persekongkolan tender yang sistematis.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis administrasi pengadaan. Ketika satu perusahaan bisa menguasai belasan paket proyek dengan jadwal pelaksanaan yang saling beririsan, maka patut diduga ada pengaturan yang bekerja secara sistematis di belakang layar,” kata Mahmud Padang, Sabtu, 30 Mei 2026.
Berdasarkan data LPSE, terdapat sejumlah perusahaan yang memperoleh paket pekerjaan dalam jumlah signifikan pada tahun anggaran 2025. Di antaranya CV Segi Tiga Perdana memperoleh 16 paket pekerjaan, CV Maula Karya 12 paket, CV Gilan Prima 12 paket, CV Bunda Pratama 10 paket, CV Samadua Berkarya 8 paket, dan CV Wendi Pratama 8 paket.
Paket-paket tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan.
Mahmud menilai pola tersebut perlu diuji secara forensik, terutama terkait kemampuan riil perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan secara simultan sesuai ketentuan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan kapasitas teknis perusahaan.
“Kalau perusahaan kecil bisa menang terus-menerus dalam jumlah besar, bahkan waktunya saling bertabrakan, publik berhak curiga apakah perusahaan itu benar-benar bekerja sendiri atau hanya dipinjam namanya,” ujarnya.
Ia bahkan menduga terdapat praktik “rental perusahaan” dalam pelaksanaan tender tersebut. Menurut dia, sejumlah perusahaan diduga hanya dijadikan kendaraan administratif untuk memenangkan proyek, sementara pengendalian sesungguhnya berada pada pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap proses pengadaan.
“Kami menduga ada aktor tertentu yang mengendalikan tender dari belakang. Perusahaannya hanya dipakai sebagai alat formalitas untuk memenuhi syarat administrasi,” kata Mahmud.
Lebih jauh, Alamp Aksi juga menyoroti kemungkinan keterlibatan internal penyelenggara pengadaan. Mereka menduga dokumen penawaran peserta tender justru disiapkan atau diunggah oleh pihak tertentu yang memiliki akses terhadap sistem pengadaan.
“Besar kemungkinan dokumen penawaran sudah dikondisikan sejak awal. Karena itu kami mendesak BPKP RI melakukan audit digital dan uji forensik terhadap seluruh proses tender, termasuk jejak elektronik pengunggahan dokumen,” katanya.
Menurut Mahmud, audit biasa tidak cukup untuk membongkar dugaan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa. Ia meminta BPKP menggunakan pendekatan audit investigatif berbasis digital forensik untuk menelusuri metadata dokumen, alamat IP pengunggah, pola kesamaan dokumen penawaran, hingga kemungkinan penggunaan perangkat yang sama oleh beberapa peserta tender.