Tokoh pers nasional itu menambahkan bahwa praktik penegakan hukum yang melompati asas kehati-hatian dan kepatuhan prosedural hanya akan meruntuhkan martabat institusi Kepolisian serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.
Tinjauan Filosofis: Hukum, Keadilan, dan Kekuasaan
Secara filosofis, fenomena penegakan hukum yang terindikasi melenceng dari prosedur ini mengingatkan pada peringatan klasik filsuf Inggris, Lord Acton (1834-1902), dengan adagium terkenalnya: _"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely."_ Kekuasaan penyidikan yang begitu besar tanpa pengawasan yang ketat senantiasa rentan tergelincir pada penyalahgunaan wewenang demi memuaskan kepentingan segelintir pihak.
Lebih jauh, filsuf hukum ternama Lon L. Fuller (1902-1978) dalam karyanya _The Morality of Law_ menekankan bahwa hukum kehilangan moralitas dasarnya apabila ditegakkan secara bertentangan dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Menurut Fuller, sistem hukum yang gagal memberikan kepastian, bertindak secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan hak subjektif warga negara, pada dasarnya telah gagal menjadi instrumen keadilan.
Sejalan dengan pandangan tersebut, filsuf politik John Rawls (1921-2002) melalui teori keadilan sosialnya (_Justice as Fairness_) menyatakan bahwa prosedur yang adil (_fair procedures_) merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya keadilan substantif. Ketika due process of law diabaikan, maka keadilan yang dihasilkan hanyalah sebuah ilusi yang dipaksakan oleh pihak yang memegang kendali kekuasaan.
Harapan pada Komisi III DPR RI
Melalui permohonan RDP ini, Tim Penasihat Hukum Juwita berharap Komisi III DPR RI dapat bertindak cepat untuk memanggil Kapolda Banten guna memberikan penjelasan komprehensif atas tata kelola penyidikan di wilayah hukumnya. Juga, perlu memanggil Dirkrimum Polda Banten untuk memaparkan konstruksi hukum serta kelayakan alat bukti dalam penetapan tersangka dan penahanan.
Tidak hanya itu, DPR RI dan para pihak terkait masalah pengawasan kinerja Kepolisian RI merlu memanggil Unit Kamneg Polda Banten untuk mengklarifikasi batasan kewenangan dan keterlibatannya dalam penanganan sengketa tersebut. Pada akhirnya public berharap adanya pengawasan ketat agar penegakan hukum di Indonesia tetap berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini menjadi uji petik penting bagi komitmen reformasi birokrasi penegak hukum di Indonesia, demi memastikan bahwa hukum berdiri tegak sebagai panglima, bukan sebagai alat kekuasaan. (TIM/Red)