"BPMA harus mengevaluasi seluruh proses tender proyek skala besar. Kami meminta agar perusahaan lokal Aceh diberikan kesempatan yang proporsional untuk berkompetisi dan terlibat dalam proyek-proyek strategis migas di Aceh," ungkapnya.
Eliazer Diminta Patuhi Aturan Rekrutmen dan PHK
Secara khusus, Komisi III DPRK Aceh Utara meminta Eliazer agar menjalankan seluruh proses penerimaan tenaga kerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), khususnya terhadap pekerja lokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
"Jangan ada tindakan sepihak dalam proses penerimaan maupun pemberhentian pekerja. Tenaga kerja lokal memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Setiap keputusan perusahaan harus memiliki dasar yang jelas dan mengikuti aturan ketenagakerjaan," tegas Hanafiah.
Pekerja Diminta Perjuangkan Hak Secara Kondusif, Jangan Ganggu Investasi
Komisi III DPRK Aceh Utara juga meminta para pekerja yang mengalami PHK secara sepihak agar tetap memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.
Hanafiah menegaskan bahwa pekerja memiliki hak untuk menyampaikan keberatan, menuntut pemenuhan hak normatif, serta memperjuangkan keadilan atas keputusan perusahaan. Namun, seluruh proses tersebut harus dilakukan secara tertib, damai, dan kondusif.
Komisi III juga mengingatkan agar persoalan hubungan industrial ini tidak ditunggangi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan lain dan berpotensi mengganggu keberlangsungan investasi serta kegiatan operasional di Blok B.
"Kami mendukung penuh pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh keputusan PHK sepihak. Silakan tempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai aturan. Namun, kami juga mengingatkan agar persoalan ini tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu sehingga justru mengganggu iklim investasi di Aceh Utara," tegas Hanafiah.
Komisi III Akan Perkuat Fungsi Pengawasan
Hanafiah Arasyah menambahkan, Komisi III DPRK Aceh Utara akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan dan proyek-proyek strategis di wilayah Aceh Utara, khususnya sektor migas, investasi, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan perusahaan lokal.
"Prinsipnya, kami mendukung investasi dan keberlangsungan kegiatan industri migas di Aceh Utara. Namun, investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak pekerja, pemberdayaan pengusaha lokal, dan kepentingan ekonomi daerah. Jangan sampai sumber daya alam Aceh dikelola, tetapi masyarakat dan pengusaha lokal tidak mendapatkan manfaat yang layak," tutup Hanafiah Arasyah. ***