DPRD Medan Disentil Soal Pagar Royal Sumatera: ‘Jangan Mandul, Bongkar Tembok Liberal!’

Medan I Gebrak24.com – Menandai 43 tahun pengabdian sosok PakJaras yang dikenal dengan semangat anti-liberalismenya, sebuah aksi protes keras mencuat di Kota Medan. Fokus utamanya adalah dugaan arogansi pengembang Kompleks Royal Sumatera yang secara sepihak memagari jalan akses publik menuju Jalan HKBP Medan.

Investigasi di lapangan mengungkap bahwa pengembang diduga memanfaatkan fasilitas negara namun menutup aksesnya secara eksklusif. Praktik ini dinilai sebagai pola pikir liberal yang berbahaya karena menciptakan sekat sosial dan merugikan mobilitas warga.

Pihak pelapor menyayangkan sikap pasif DPRD Kota Medan yang terkesan mendiamkan ketidakadilan ini.

"Kami mengingatkan DPRD Kota Medan, tugas Anda adalah melindungi hak rakyat, bukan membiarkan korporasi membangun 'negara kecil' dengan tembok-tembok tinggi yang melanggar hukum," tegas tokoh masyarakat Medan, Martin Sembiring dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, Kamis (19/2/2026).

Dalam tuntutannya, Ia mendesak DPRD Medan mengeluarkan rekomendasi pembongkaran pagar yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sosial dan melanggar tata ruang. Pemerintah Kota (Pemko) Medan wajib mengambil alih seluruh Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Royal Sumatera sesuai mandat Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014. Serta menghentikan klaim sepihak pengembang atas aset publik tanpa kontribusi pajak yang transparan.

“DPRD Kota Medan, khususnya Komisi terkait, diminta tidak menutup mata. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara tajam tanpa berpihak pada korporasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa DPRD harus segera memanggil manajemen Royal Sumatera untuk mempertanyakan status penyerahan PSU. Jangan sampai dewan dianggap melegitimasi perampasan hak warga. Selain pemanggilan manajemen, juga mendesak Dewan untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi guna melihat langsung "pagar mati" yang menjadi simbol ketidakadilan sosial di Medan.

"Jika DPRD diam, maka patut dipertanyakan untuk siapa mereka bekerja? Apakah untuk rakyat, atau untuk pengembang yang mengagungkan kebebasan liberal tanpa batas?" tutup pernyataan tersebut. (MS)

Catatan Redaksi : Artikel ini sudah terjadi perubahan setelah adanya klarifikasi pihak terkait.