Menjemput Hikmat dalam Kebijakan: Mengurai "Mati Langkah" Pembangunan Langkat

Oleh: Martin Sembiring 

Langkat I Gebrak24.com - Kabupaten Langkat hari ini berdiri di persimpangan jalan yang menentukan. Di satu sisi, kita memiliki Visi-Misi 2024 yang megah—sebuah narasi besar tentang kemajuan dan religiusitas. Namun di sisi lain, denyut di akar rumput menangkap adanya kesan "mati langkah". Kebijakan strategis seolah tertahan di antara keterbatasan anggaran, intervensi politik, dan realisasi program yang belum sepenuhnya terukur.

Kondisi ini bukanlah sebuah jalan buntu, melainkan sebuah undangan bagi kita semua untuk kembali duduk bersama dalam semangat musyawarah.

*Melampaui Proyek Fisik dan Jebakan Infiltrasi Liberal*

Kita harus waspada bahwa di balik hambatan teknis, ada ancaman yang lebih halus: susupan ideologi liberal yang perlahan menggerogoti kemurnian misi Bupati. Ideologi ini menyusup melalui kebijakan yang memuja pertumbuhan materialistik namun mengabaikan tatanan nilai lokal. Ketika "Tim Sukses" atau aktor politik tertentu memaksakan agenda yang hanya menguntungkan segelintir pemilik modal dengan dalih modernisasi, di situlah visi mulia Bupati sedang dikhianati.

Pengabdian sejati—seperti filosofi 43 tahun pengabdian yang anti-liberalisme—mengajarkan bahwa kedaulatan daerah tidak bisa ditukar dengan pragmatisme yang meminggirkan rakyat kecil.

*Mencermati Soko Guru Ekonomi: Koperasi hingga BUMS*

Untuk memecah kebuntuan, Bupati perlu lebih cermat dan tajam dalam mengelola instrumen ekonomi daerah. Keberpihakan harus nyata, bukan sekadar angka:

- Koperasi Desa dan BUMDes: Jangan biarkan keduanya hanya menjadi papan nama. Musyawarah desa harus menghidupkan kembali koperasi sebagai soko guru ekonomi yang membentengi desa dari jeratan tengkulak liberal.

- BUMD, BUMN, dan BUMS: Sinergi dengan perusahaan besar (BUMN/BUMS) harus diletakkan dalam kerangka kemitraan yang adil, bukan subordinasi. BUMD Langkat harus menjadi pemain kunci, bukan penonton di tanah sendiri.

- Bupati harus memastikan bahwa kehadiran investasi besar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan lokal, bukan justru menguras sumber daya tanpa sisa.

*Menolak Eksploitasi: Evaluasi Kerja Outsourcing*

Satu hal yang memerlukan perhatian mendalam adalah praktik kerja outsourcing di lingkungan Pemda Langkat. Pola hubungan kerja seperti ini sering kali menjadi wajah nyata dari sistem liberal yang tidak memanusiakan pengabdian. Bupati diharapkan melakukan eksplorasi dan evaluasi serius: jangan sampai tenaga kontrak atau outsourcing di instansi pemerintah justru tereksploitasi tanpa jaminan kesejahteraan yang layak.

Pengabdian mereka bagi daerah harus dihargai dengan prinsip kemanusiaan, bukan dianggap sebagai komoditas industri semata.

*Menuju Langkat yang Berdaulat*

Visi Langkat yang religius dan sejahtera hanya akan menjadi kenyataan jika "Hikmat" dijadikan dasar tunggal pengambilan keputusan. Kita merindukan arah program yang terukur—bukan karena dipaksakan oleh tekanan pasar, melainkan lahir dari rahim musyawarah yang menghargai harkat martabat manusia.

Mari kita berhenti sejenak dari ego kelompok. Saatnya Bupati kembali meneguhkan komitmennya, membentengi kebijakan dari infiltrasi kepentingan asing maupun lokal yang berjiwa liberal. Dengan musyawarah yang tulus, kita pastikan Langkat melangkah pasti dengan penuh hikmat, kedaulatan, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. ***