Opini: Musyawarah di DPR Tak Pernah Ada yang Berhikmat
Oleh: Martin Sembiring (Sekjen PPIP)
Medan I Gebrak24.com - Bangsa ini sedang mengalami amnesia sejarah yang akut. Kita sering bangga menyebut diri sebagai negara demokrasi Pancasila, namun praktik politik di Senayan justru menunjukkan wajah liberalisme prosedural yang dingin dan transaksional. Selama 43 tahun saya mengawal dialektika kebangsaan ini, satu kesimpulan pahit harus saya sampaikan: musyawarah di DPR tak pernah lagi melibatkan "hikmat kebijaksanaan".
Musyawarah yang Tergadaikan
Esensi Sila Keempat kita bukan sekadar kumpul-kumpul lalu voting. Musyawarah mufakat seharusnya menjadi ruang pencarian kebenaran substansial demi kemaslahatan publik. Namun, apa yang kita saksikan hari ini? "Musyawarah" di DPR telah mengalami degradasi makna menjadi sekadar eufemisme untuk bagi-bagi kepentingan elit. Keputusan besar, seperti revisi UU KPK, lahir dari konfigurasi politik yang hegemonik.
Tirani Prosedur dan Pemimpin yang "Absen"
Kita baru saja melewati sebuah anomali ketatanegaraan yang memalukan: sebuah undang-undang (Revisi UU KPK) tetap berlaku meskipun tanpa tanda tangan Presiden. Secara hukum, itu mungkin dianggap sah secara administratif. Namun secara moral, itu adalah bukti nyata absennya tanggung jawab kepemimpinan.
Budaya "Cuci Tangan"
Ketidakhikmatan ini makin diperparah oleh budaya "cuci tangan" partai politik. Belakangan kita melihat fenomena menggelikan: partai-partai yang dulu menjadi pengusul dan penyetujui revisi UU KPK, kini justru balik menyalahkan pemerintah saat publik menghujat.
Menolak Liberalisme, Menagih Integritas
Setelah 43 tahun pengabdian, sikap Anti-Liberalisme bagi saya bukan sekadar slogan, melainkan benteng terakhir. Kita harus menolak sistem yang membiarkan kebijakan krusial lahir dari "ketidakberanian bersikap" dan kemunafikan politik.
Negara tidak boleh dijalankan seperti mesin tanpa kendali moral. Parlemen harus berhenti menjadi broker kepentingan. Jika kita terus membiarkan musyawarah tanpa hikmat ini berlanjut, maka demokrasi kita hanyalah sebuah cangkang kosong tanpa isi. Kita butuh kembali ke khittah: di mana keputusan diambil dengan kejujuran, ketegasan, dan keberpihakan total pada rakyat. ***
