Sorotan Tajam untuk BPMA, Mustafa Abdullah dan Sulaiman Manaf Desak Evaluasi Total
 |
| Mustafa Abdullah |
Banda Aceh I Gebrak24.com — Sorotan terhadap kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) kembali menguat. Dua tokoh Aceh, Mustafa Abdullah dan Sulaiman Manaf, secara terbuka meminta pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap lembaga yang mengelola sektor minyak dan gas di Aceh tersebut.
Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Aceh, Mustafa Abdullah, menilai BPMA merupakan lembaga strategis yang lahir dari amanah perdamaian Aceh melalui Perjanjian Helsinki dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Karena itu, menurutnya, BPMA seharusnya mampu menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Namun hingga saat ini, kata Mustafa, harapan tersebut belum sepenuhnya terlihat. Ia meminta Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kinerja pimpinan BPMA secara menyeluruh.
“BPMA adalah lembaga penting yang lahir dari perjuangan panjang rakyat Aceh. Jika kinerjanya tidak memberikan dampak maksimal bagi daerah, tentu harus ada evaluasi serius agar tujuan awal pembentukannya benar-benar tercapai,” ujar Mustafa, Ahad, 16 Maret 2026.
Sorotan yang lebih tajam juga disampaikan Ketua Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf. Ia menilai kontribusi sektor migas terhadap perekonomian Aceh hingga kini belum sebanding dengan besarnya potensi sumber daya alam yang dikelola.
Menurut Sulaiman, publik berhak mempertanyakan sejauh mana manfaat yang dirasakan daerah dari pengelolaan kekayaan alam tersebut.
“Selama BPMA dikuasai kelompok tertentu, kontribusi PAD untuk Aceh tidak seberapa dibandingkan dengan besarnya hasil alam yang dikeruk. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat,” kata Sulaiman.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk operasional lembaga tersebut, termasuk gaji dan berbagai tunjangan yang diterima para pejabatnya.
“Sementara gaji dan tunjangan yang diberikan kepada mereka sangat tinggi, sehingga terkesan seperti menggaji pengangguran intelektual,” ujarnya.
Karena itu, Sulaiman mendesak pemerintah melakukan pembenahan serius di tubuh BPMA agar lembaga tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Aceh.
“Sudah saatnya geng tersebut segera dibersihkan dari BPMA agar lembaga ini kembali pada tujuan awalnya, yakni memastikan kekayaan migas Aceh memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini dilansir, upaya konfirmasi kepada pihak BPMA belum berhasil diperoleh. Beberapa kali wartawan mencoba mendatangi langsung kantor lembaga tersebut untuk meminta keterangan resmi, namun akses masuk terlihat dijaga sangat ketat oleh petugas keamanan. Kondisi pengamanan yang diberlakukan bahkan dinilai lebih ketat dibandingkan pengamanan di Istana Merdeka.
Di halaman kantor tersebut, hanya terlihat deretan mobil-mobil mewah yang terparkir rapi. Sementara para petugas keamanan tampak menatap sinis dan penuh curiga setiap tamu yang datang, terlebih jika mengaku sebagai wartawan. Situasi itu membuat upaya konfirmasi dari awak media belum membuahkan hasil hingga berita ini dipublikasikan. (tim/red)
