Mengunci Pintu Kerugian Negara: Konsistensi Konstitusi dalam Pemberantasan Korupsi
0 menit baca
.jpg)
Oleh: Khairul Mahalli (Ketua Umum GPEI / Praktisi Ekonomi & Hukum)
Medan I Gebrak24.com - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menetapkan batas tegas dalam hukum tindak pidana korupsi. Melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara. Putusan ini bukan sekadar pengaturan teknis, melainkan upaya strategis mengakhiri polemik "perang data" yang selama ini kerap mengaburkan arah keadilan.
Selama bertahun-tahun, persidangan korupsi sering kali terjebak dalam perdebatan angka yang tak berujung. Hakim kerap dihadapkan pada tumpukan data yang saling bertentangan: hitungan BPKP, temuan inspektorat, hingga kalkulasi mandiri dari penyidik KPK dan Kejaksaan. Ketidakseragaman ini menjadi celah hukum yang dimanfaatkan untuk meragukan bukti, sehingga substansi pelanggaran hukum justru tertutupi oleh keruwetan data.
Dengan putusan ini, MK secara konstitusional "mengunci" sumber validasi kerugian negara. Langkah ini memberikan kepastian hukum bahwa setiap warga negara tidak dapat dihukum berdasarkan standar hitungan yang multitafsir. Namun, apakah ini melemahkan peran lembaga lain? Justru sebaliknya, ini adalah bentuk penajaman peran.
KPK dan Kejaksaan kini dibebaskan dari beban teknis perhitungan, sehingga dapat memfokuskan seluruh energi pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan sengaja (mens rea). KPK tetap menjadi motor penyelamatan aset, Kejaksaan menjadi garda depan penuntutan, sementara BPK hadir sebagai penyedia standar hitungan yang akurat, objektif, dan tak tergoyahkan.
Bagi dunia peradilan, kepastian ini adalah angin segar bagi terwujudnya proses hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hakim tidak lagi disibukkan memilih di antara versi-versi hitungan yang berbeda, karena audit BPK kini menjadi rujukan tunggal yang sah, meski kebenaran materinya tetap diuji secara bebas di persidangan
Kita berharap pembagian peran yang jelas ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga memperbesar potensi pengembalian aset negara. Pemberantasan korupsi membutuhkan orkestrasi yang harmonis antarlembaga, bukan kompetisi yang memecah konsentrasi.
Daftar Pustaka & Referensi:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait Uji Materi Pasal 603 dan 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Klitgaard, Robert. (2005). Membasmi Korupsi. Yayasan Obor Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Konstitusi Press.
Editor: Martin Sembiring
(Pamong Pancasila / Media Online)
