Peringati Hari Otonomi Daerah ke-30: Wakil Bupati Aceh Utara Tekankan Sinergi Pusat-Daerah demi Wujudkan Asta Cita
0 menit baca
Aceh Utara I Gebrak24.com - Pemkab Aceh Utara menggelar upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di lapangan kantor Bupati setempat, Senin (27/04/2026).
Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita", pemerintah mendorong kemandirian daerah sebagai kunci pencapaian target pembangunan nasional.
Wakil Bupati bertindak selaku pemimpin upacara, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri. Ia menekankan bahwa potensi besar Indonesia tidak akan berdampak maksimal tanpa kolaborasi solid. Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi syarat mutlak untuk merealisasikan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas.
“Kesatuan visi dan langkah implementasi yang sinkron di setiap tingkatan pemerintahan adalah kekuatan utama kita menghadapi tantangan besar,” ujar Mendagri dalam sambutan tertulisnya.
Mendagri menggarisbawahi delapan klaster utama yang harus dikawal bersama oleh pemerintah daerah, yakni: Kedaulatan Pangan, Kemandirian Energi dan Air, Pendidikan, Kesehatan, Hilirisasi dan Industrialisasi, Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana, Ekonomi Kerakyatan dan Desa, Penurunan Kemiskinan
Secara spesifik, pemerintah menargetkan percepatan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi pascabencana, hingga pembentukan 80.000 Kelompok Desa Kreatif Mandiri Pangan (KDKMP).
Salah satu poin kritis yang disoroti adalah masih lemahnya kapasitas fiskal daerah. Tercatat 469 dari 546 daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Mendagri mendorong daerah untuk lebih inovatif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis outcome melalui digitalisasi terus diperkuat. Kehadiran 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai wilayah menjadi bukti nyata transformasi layanan publik yang lebih cepat dan transparan.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah daerah diminta tetap waspada menjaga stabilitas. Per Maret 2026, inflasi nasional terjaga di angka 3,48% (y-on-y) dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39% pada triwulan IV 2025.
"Pemerintah daerah bukan sekadar pelaksana, tapi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan potensi lokal agar pembangunan adil dan merata," pungkasnya.
Peringatan HUT Otda ke-30 ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas dalam melayani masyarakat. (tim/red).
Salah satu poin kritis yang disoroti adalah masih lemahnya kapasitas fiskal daerah. Tercatat 469 dari 546 daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Mendagri mendorong daerah untuk lebih inovatif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis outcome melalui digitalisasi terus diperkuat. Kehadiran 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai wilayah menjadi bukti nyata transformasi layanan publik yang lebih cepat dan transparan.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah daerah diminta tetap waspada menjaga stabilitas. Per Maret 2026, inflasi nasional terjaga di angka 3,48% (y-on-y) dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39% pada triwulan IV 2025.
"Pemerintah daerah bukan sekadar pelaksana, tapi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan potensi lokal agar pembangunan adil dan merata," pungkasnya.
Peringatan HUT Otda ke-30 ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas dalam melayani masyarakat. (tim/red).
