Wakil Ketua DPRA Desak Menteri PU Copot Kepala BPJN Aceh Buntut Jalan Enang-Enang
Gebrak24.com — BANDA ACEH. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA Salihin, S.H., mendesak Menteri Pekerjaan Umum PU segera mencopot Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh.
Desakan itu buntut lambatnya penanganan ruas jalan nasional Enang-Enang, Aceh Tengah–Bener Meriah, pascabanjir dan longsor.
“Kalau masyarakat sampai harus membangun akses jalan sendiri agar aktivitas tetap berjalan, itu menunjukkan ada persoalan serius dalam pelayanan publik. Menteri PU harus mencopot Kepala BPJN Aceh dan menunjuk pejabat yang lebih mampu menjalankan amanah,” kata Salihin kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Politisi dapil Aceh Tengah–Bener Meriah itu menyebut, bersama Anggota DPR RI Haji Ruslan Daud HRD, ia sudah menyampaikan aspirasi warga ke Kementerian PU dan BPJN Aceh jauh sebelum persoalan viral.
“Kami sudah lebih dulu menyampaikan kondisi di lapangan. Artinya, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui persoalan ini jauh sebelum menjadi perhatian publik,” ujarnya.
Namun penyampaian itu belum ditindaklanjuti. Akibatnya, warga terpaksa bergotong royong membuka jalan alternatif secara swadaya.
“Kalau sejak awal aspirasi masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat, saya yakin polemik ini tidak akan sebesar sekarang. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan menjadi viral,” tegasnya.
Salihin menekankan, jalur Enang-Enang merupakan urat nadi distribusi pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan mobilitas masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Rakyat membutuhkan solusi, bukan alasan. Negara harus hadir melalui pelayanan yang cepat, tanggap, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Sebelumnya, Plt. Kepala BPJN Aceh Zulkarnaini menyatakan penanganan permanen telah diprogramkan dan jalan swadaya belum direkomendasikan karena alasan keselamatan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf.
Namun Salihin menilai penjelasan itu tidak menjawab substansi.
“Kalau orientasinya pada kepentingan masyarakat, maka yang harus didahulukan adalah bagaimana akses itu bisa segera dipulihkan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Rakyat tidak boleh terus hidup dalam ketidakpastian,” Jelasnya.(Eri)
