Aktivis HAM Nyakli Maop Minta PBB Turun Tangan, Desak Keadilan Penanganan Bencana, Bansos dan Ketenagakerjaan di Aceh
 |
| Nyakli Maop |
Banda Aceh I Gebrak24.com – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Razali atau yang dikenal Nyakli Maop, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan tim khusus ke Aceh. Seruan ini muncul seiring memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat maupun daerah akibat berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat luas.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada media, Sabtu (19/9/2026), Nyakli menyoroti penolakan pemerintah terhadap bantuan asing untuk penanganan banjir di Aceh. Sikap itu dinilai menghambat percepatan pemulihan infrastruktur vital, mulai dari puluhan jembatan yang rusak hingga lahan persawahan warga yang terdampak. Ia menilai hal itu bertolak belakang dengan sikap pemerintah yang menerima keterbukaan bantuan dari Jepang untuk penanganan kebakaran hutan di Kalimantan.
Selain masalah penanganan bencana, Nyakli juga mengecam kebijakan pemblokiran sepihak ribuan penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan maupun bantuan sembako dengan alasan keterlibatan judi online. Langkah itu dinilai meleset sasaran karena justru menyasar warga kurang mampu yang bahkan tidak memiliki perangkat telepon pintar, sementara kalangan yang mampu hingga keluarga perangkat desa masih tetap menerima bantuan tersebut.
"Pemerintah pusat dinilai gagal memberantas judi online yang kian marak. Ironisnya, warga miskin justru dikorbankan melalui pemblokiran bansos secara sepihak di daerah otonomi khusus yang berlandaskan Syariat Islam ini," tegas Nyakli.
Isu ketenagakerjaan juga menjadi sorotan tajam. Nyakli mengkritik ketersediaan lapangan kerja yang minim serta praktik upah yang sangat rendah di lingkungan instansi pemerintah di Aceh. Pekerja honorer yang bekerja delapan jam sehari dikabarkan hanya menerima upah berkisar Rp300 ribu hingga Rp900 ribu per bulan. Perlakuan demikian dinilai sangat tidak adil jika dibandingkan besarnya pengorbanan sejarah rakyat Aceh bagi kemerdekaan Indonesia.
Ia menegaskan pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai padahal Aceh kaya akan sumber daya alam. Pemerintah dinilai belum berupaya membangun industri pengolahan lokal, misalnya pabrik ban kendaraan. Sementara itu, segelintir usaha yang telah berjalan justru diduga dikuasai oleh kalangan oknum petinggi pusat maupun daerah. (rls/red/ops/mi)
