Alokasi Dasar menjadi bagian utama yang dialokasikan kepada desa berdasarkan ketentuan pemerintah. Selanjutnya, Alokasi Afirmasi ditujukan bagi desa yang memenuhi kriteria tertentu, terutama desa tertinggal dan sangat tertinggal, termasuk dengan mempertimbangkan kondisi kemiskinan ekstrem serta risiko bencana atau iklim.
Sementara itu, Alokasi Kinerja diberikan kepada desa berdasarkan capaian kinerja dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Adapun Alokasi Formula memperhitungkan sejumlah variabel, antara lain jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis.
Kombinasi sejumlah indikator tersebut menjadi faktor penting yang membuat Gampong Pucok Alue memperoleh alokasi Dana Desa lebih tinggi. Kondisi masyarakat yang tersebar, tingkat kemiskinan, luas dan karakteristik wilayah pegunungan, serta tingkat kesulitan geografis yang berdampak terhadap akses dan biaya distribusi material menjadi bagian dari pertimbangan dalam formula pengalokasian.
"Jadi, masyarakat juga perlu mengetahui mengapa Pucok Alue mendapatkan Dana Desa sebesar Rp548,06 juta. Angka ini bukan diberikan begitu saja. Ada indikator yang dihitung pemerintah, mulai dari kondisi masyarakat, kemiskinan, luas wilayah hingga tingkat kesulitan geografis. Kondisi seperti inilah yang membuat kebutuhan pembangunan setiap desa berbeda," kata Haji Uma.
Berdasarkan informasi yang diterima Haji Uma dari Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, nilai Rp548.060.000 tersebut merupakan pagu maksimal Dana Desa Reguler Tahun 2026. Nilai yang sama juga diterima sejumlah desa lain dengan karakteristik tertentu di berbagai wilayah Indonesia.
Sebagai perbandingan, Dana Desa Reguler terendah Tahun 2026 berada pada angka Rp199.406.000, salah satunya diterima Desa Gunung Cut, Kabupaten Aceh Selatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa tidak diberikan dengan nominal yang sama, tetapi disesuaikan dengan indikator masing-masing desa.
Haji Uma menilai pagu yang tinggi jangan hanya dipandang sebagai sebuah capaian. Menurutnya, besarnya alokasi tersebut juga menunjukkan adanya kebutuhan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
"Semakin besar anggaran yang diterima, semakin besar pula tanggung jawab dalam pengelolaannya. Kita ingin Dana Desa ini mampu memperbaiki akses, mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar di gampong," tegasnya.
Selain Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pemerintah Kabupaten Pidie juga mengalokasikan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong, total ADG yang dibagikan mencapai Rp104.709.068.200 untuk 730 gampong se-Kabupaten Pidie.
ADG tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, gampong di Kabupaten Pidie memiliki sumber pembiayaan melalui Dana Desa dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Gampong dari pemerintah kabupaten.
Di sisi lain, Haji Uma mengingatkan seluruh keuchik dan aparatur gampong di Pidie maupun Aceh agar memahami secara menyeluruh ketentuan penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
Hal tersebut penting menyusul berlakunya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
Haji Uma mengatakan, regulasi tersebut harus menjadi pedoman bagi pemerintah gampong agar Dana Desa tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan. Pemerintah gampong harus memahami kegiatan yang menjadi fokus penggunaan anggaran maupun kegiatan yang tidak diperbolehkan dibiayai melalui Dana Desa.
"Jangan sampai karena mendapatkan dana besar kemudian penggunaannya tidak terarah. Keuchik dan aparatur gampong harus memahami Permendes Nomor 16 Tahun 2025. Apa yang diperbolehkan, apa yang menjadi fokus, dan apa yang tidak boleh dibiayai dengan Dana Desa harus dipahami dengan benar," ujar Haji Uma.
