Dalam ketentuan tersebut terdapat pembatasan terhadap penggunaan Dana Desa untuk sejumlah kegiatan, antara lain studi banding dan perjalanan dinas tertentu ke luar kabupaten/kota, pembayaran honorarium tertentu kepada aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pembangunan kantor desa baru.
Namun demikian, Haji Uma turut menyoroti persoalan hak dan kesejahteraan aparatur pemerintahan gampong. Menurutnya, apabila terdapat pembatasan pembiayaan melalui Dana Desa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memikirkan skema lain yang sesuai regulasi untuk memenuhi hak aparatur pemerintahan gampong.
"Permendes Nomor 16 Tahun 2025 harus kita jalankan. Tetapi di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah juga harus memiliki skema lain untuk memikirkan hak keuchik, kaur, perangkat, dan badan permusyawaratan gampong. Harus kita akui bahwa jalannya roda pemerintahan gampong merupakan hasil kolaborasi seluruh aparatur," kata Haji Uma.
Menurutnya, aparatur pemerintahan gampong merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, aspek kesejahteraan mereka juga perlu mendapatkan perhatian pemerintah tanpa harus bertentangan dengan ketentuan penggunaan Dana Desa.
Sementara itu, fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 antara lain diarahkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan ketahanan pangan, percepatan penurunan stunting, Padat Karya Tunai Desa, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam penguatan ketahanan pangan, salah satu program unggulan yang turut menjadi perhatian adalah budidaya ayam petelur sebanyak 50.000 ekor dengan target produksi mencapai sekitar 1,2 juta butir telur per bulan.
Terkait Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah pusat juga telah menyiapkan skema dukungan pembiayaan yang berkaitan dengan Dana Desa melalui mekanisme pengawasan, verifikasi, dan ketentuan yang berlaku. Haji Uma meminta implementasi kebijakan tersebut benar-benar diawasi sehingga tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah gampong.
"Jangan sampai ada gampong yang membangun kantor baru menggunakan Dana Desa jika itu dilarang. Fokus kita jelas, bagaimana Dana Desa menyentuh masyarakat melalui BLT, pangan, penanganan stunting, padat karya, dan koperasi. Dana Desa harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat," tegas Haji Uma.
Ia mengingatkan, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah anggaran selesai digunakan. Pengawalan harus dimulai sejak perencanaan, penentuan program prioritas, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
"Untuk Pucok Alue, Rp548,06 juta ini harus menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan. Jangan hanya menjadi angka dalam APB Gampong. Masyarakat harus bisa melihat dan merasakan langsung perubahan yang dihasilkan dari Dana Desa tersebut," ujarnya.
Haji Uma menegaskan akan terus mengawal implementasi Permendes Nomor 16 Tahun 2025 dan kebijakan Dana Desa Tahun 2026, termasuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan gampong di Aceh kepada pemerintah pusat.
"Saya akan terus mengawal agar Dana Desa 2026 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pucok Alue, Geumpang, dan seluruh gampong di Aceh. Anggaran yang besar harus diikuti pengawasan yang kuat, transparansi, serta tanggung jawab kepada masyarakat," tutup Haji Uma. ***
