• Senin, 16 November 2026

Klaim 100% Rampung, Data Desa Justru Temukan Huntara Belum Siap Huni

Photo Author
Redaksi Gebrak24, Gebrak24.com
- Sabtu, 31 Januari 2026 | 03:43 WIB


Aceh I Gebra24.com –  Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Reha–Rekon) Pascabencana Banjir Provinsi Aceh melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Juru Bicara Satgas Rehab-Rekon, Amran. Pihak aliansi menilai klaim bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh telah rampung 100 persen adalah pernyataan yang prematur dan tidak akurat

Aliansi Pers mencatat, dari total 3.248 unit huntara yang dilaporkan telah selesai dibangun, hanya 2.559 kepala keluarga (KK) yang menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). Sementara itu, jumlah keseluruhan KK terdampak banjir yang tercatat sebagai penerima manfaat mencapai 9.766 KK.

Wakil Ketua Bidang Investigasi Aliansi Pers, Mukhsin, menilai terdapat ketidaksesuaian antara laporan resmi pemerintah dengan realitas yang dialami masyarakat terdampak. Ia menyebut sejumlah persoalan masih ditemukan, mulai dari proses pendataan korban, penganggaran, hingga pemulihan ekonomi warga pascabencana.

“Di lapangan masih banyak indikasi yang tidak sejalan dengan laporan resmi, baik terkait pendataan korban, penyaluran bantuan, maupun upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak,” ujar Mukhsin dalam keterangan tertulis, Jum'at (30/1/2026).

Kondisi tersebut juga tercermin dari situasi di Desa Kuta Meuligo, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Pemerintah desa setempat mencatat sebanyak 157 kepala keluarga terdampak banjir, yang terjadi sejak pertengahan Januari hingga banjir dinyatakan surut pada sekitar 15 Januari 2026.

Murdani, S.Kom, Geuchik Desa Kuta Meuligo menjelaskan, usulan pembangunan huntara hanya diperuntukkan bagi warga dengan kategori rumah rusak berat dan hilang. Dari total 15 rumah rusak berat, baru sembilan unit yang diusulkan pada tahap pertama. Namun hingga kini, rumah-rumah tersebut belum diverifikasi langsung ke lokasi, sehingga bantuan belum dapat disalurkan.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa hunian sementara sebelumnya dijanjikan dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu. Namun hingga saat ini, pembangunan huntara tersebut belum rampung dan baru terpasang bagian lantai saja.

“Seharusnya bantuan sudah bisa disalurkan seperti yang dijanjikan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebagai keuchik, saya jadi bingung harus berbuat apa untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain hunian, persoalan lain yang mendesak adalah pemulihan sektor irigasi dan sawah yang terdampak banjir, serta sektor ekonomi warga yang hingga kini belum kembali normal.

"Saluran irigasi, terutama pada sektor pertanian, tersumbat serta mengalami kerusakan dan pendangkalan tanah yang harus segera dipindahkan dengan excavator dengan panjang mencapai hampir 7 kilometer.” ucapnya.

Menurutnya, keterlambatan bantuan disebabkan lemahnya penanganan dari pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai klaim pemulihan hampir 100 persen yang disampaikan di media tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Di Desa Kuta Meuligo, kondisi belum mencapai 50 persen normal,” katanya.

Terkait huntara, pemerintah desa menyebut informasi yang diterima berasal dari pemerintah daerah, yang menjanjikan pembangunan selesai dalam waktu lima hari. Namun, hingga lebih dari satu pekan, huntara tersebut belum siap dibangun.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Redaksi Gebrak24

Terkini