Ia juga menyoroti persoalan perbedaan data korban banjir. Pemerintah desa mendata seluruh warga terdampak, termasuk KK gantung dalam satu rumah. Namun, saat verifikasi lapangan, sebagian data tersebut tidak diakomodasi.
“Dalam satu rumah ada dua KK, tapi saat verifikasi hanya satu KK yang diambil. Ini yang membuat kami di desa serba salah dalam pendataan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menyebut masyarakat tidak mempermasalahkan keberadaan huntara selama ada kejelasan kelanjutan menuju hunian tetap (huntap) dan adanya kepastian waktu. Pemerintah desa, perangkat gampong, Babinsa, serta masyarakat menyatakan siap bekerja sama mendukung pemulihan pascabencana.
“Kami siap dari segala bidang, asalkan pemerintah pusat dan daerah memenuhi apa yang dijanjikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, hingga bupati dan para relawan memberikan perhatian yang lebih serius kepada masyarakat terdampak banjir.
“Jangan kami dianaktirikan. Kami juga manusia biasa yang butuh perhatian. Semoga dampak banjir ini cepat pulih dan kondisi kembali normal sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Aliansi Pers juga menyoroti lambatnya pembangunan huntara di sejumlah kecamatan terdampak. Menurut Mukhsin, persentase huntara yang benar-benar siap dan layak ditempati oleh korban dengan kategori rumah rusak berat masih tergolong kecil.
“Klaim Satgas Rehab Rekon bahwa pembangunan huntara sudah rampung 100 persen tidak sesuai fakta dan berpotensi menyesatkan publik,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Aliansi Pers mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mereka juga meminta Satgas Rehab Rekon bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pembangunan huntara, terutama menjelang bulan suci Ramadan. (EQ/ybs/ops/red)