"Kalau pun misalnya ada pelanggaran silakan selidiki dulu dengan seksama apakah ada pelanggaran yang dilakukan ? Sebagai bangsa yang baik jangan sekali-kali menunjukkan arogansi terhadap rakyat. Bayangkan kita berbicara ini lebih banyak meriujuk pada Pom Bensim yang memiliki sertifikat tanah. Jika ada perizinan tidak lengkap maka ujilah dulu jangan terus menzalimi," pungkas Nasrullah, praktisi hukum dari UI ini.
Menyinggung kembali tentang pom bensin ini Nasrullah mengajak semua pihak untuk melihat manfaat pom bensin bagi masyarakat. Apalagi lokasinya mudah dijangkau oleh warga kota. Tidak mengganggu ketertiban umum. Bahkan letaknya sangat indah plus penghijauan di sekelilingnya.
Sementara itu, menjawab pertanyaan pers Saifuddin AW, SH, MH, mewakili kuasa hukum H Arbie Abdul Gani menyatakan bahwa pihaknya sudah tiga kali memiliki izin.
[30/12 07.50] Bachtiar Adamy: Adapun pelanggaran itu kata Affan, seperti pembangunan taman berada di luar batas bahkan berada diatas jalan, bangunan kanopy melebihi batas serta sejumlah bangunan berada di luar batas begitu juga bangunan pengisian angin.
Tentu saja akibat pelanggaran itu kerap mengakibatkan kemacetan lalu lintas disekitar, apalagi kendaraan yang baru saja keluar dari SPBU persis di persimpangan traffic lights menghambat kendaraan yang sedang berhenti maupun mau melaju.
Maka akibat pelanggaran itu, Dinas PKPCKTR Pemerintah Kota Medan menerbitkan Surat Peringatan I tertanggal 3 Desember 2024 diperintahkan kepada pemilik untuk membongkar bangunan yang menyimpang secara mandiri dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak Surat diterbitkan.Imbasnya, kalangan pihak Komisi IV menilai hal itu tidak masuk akal.
“Sangat aneh kesalahan yang ditemukan.Karena pengusaha membeli bangunan yang sudah ada dan sudah mengurus IMB sebanyak 3 kali,” katanya.
Paul pun mengatakan jangan sampai ada pilih kasih menegakkan aturan dan penzoliman kepada investor.
