Sementara itu, pihak pengusaha dari PT.Amanah Lima Bersaudara, Arbie Abdul Gani sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Ia menolak jika Pemko Medan menyebut pihaknya melanggar izin. Bahkan mengaku jika Dinas PKPCKTR mengada ada.
“Sepengetahuan saya, saat pengajuan IMB tahun 2022, sudah diukur sedemikian akurat, hingga tiang bendera merah putih pun kami bayar retribusi,” sebutnya.
Arbie menambahkan kalau memang ada yang dugaan penyimpangan pihaknya bersedia untuk dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama oleh tim independen berkompeten.
“Sampai dengan saat ini kami rasa IMB kami sudah sangat sesuai karena sudah memiliki IMB sebanyak 3 kali Lantas dimana kami langgar sementara bangunan dan fasilitas sudah jadi.Berarti Perkim menjebak kami sebagai pengusaha.Karena SPBU itu tahun 1977 saat saya ke Medan sudah ada sampai kami beli.Jadi sebagai pengusaha saya sangat kooperatif saja,” paparnya.
Di akhir rapat, Legal Management, Okta Vivilia, SH berharap Dinas Perkim Cikataru Kota Medan melakukan pengukuran ulang dengan adanya pendampingan dari ATR/BPN Kota Medan serta didampingi para Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan.
“Sebelum rapat ini ditutup, saya memohon kepada pimpinan agar Dinas Perkim mau melakukan pengukuran ulang terhadap ukuran yang dikatakan tidak sesuai oleh pihak Perkim.Kami mau pengukuran ulang tersebut didampingi oleh ATR/BPN dan anggota Komisi IV DPRD Kota Medan.Karena kami memiliki izin PBG tiga kali, tapi kenapa bangunan klien selalu ini disoalkan,” katanya.
Hadir saat RDP, Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak (PDIP), dan Anggota, Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), El Barino Shah SH (Golkar), Rommi Van Boy (Golkar), Datuk Iskandar Muda (PKS), Zulham Efendi (PKS), Lailatul Badri (PKB), Jusup Suka Ginting (PDIP), Irvan Kasi Was dan Lidik Satpol PP, Dinas LHK dan Dinas Perkim Cikataru Medan. (bay)
