Oleh: Martin Sembiring - PakJaras
Medan I Gebrak24.com - Di tengah riuh pembangunan dan puja-puji investasi, ada luka yang luput dari sorotan: nasib pekerja KSO - Kerja Sama Operasi. Narasi “kemitraan” yang kerap digembar-gemborkan, di lapangan berubah wajah jadi liberalisme kerja paling brutal. Tenaga manusia direduksi jadi komoditas. Bisa dipakai, bisa dibuang kapan saja, tanpa menyisakan ruang untuk kemanusiaan.
Telaah kritis terhadap standar PKWT - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di lingkungan KSO, khususnya proyek strategis milik pemodal besar seperti PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), membongkar betapa rapuhnya posisi pekerja. Kontrak yang mestinya jadi tameng pelindung, justru bertransformasi jadi instrumen penindasan yang dilegalkan.
1. Subordinasi Ganda: Pekerja Terjepit Antara KSO & Pemilik Proyek
Pekerja KSO hidup dalam jebakan subordinasi ganda. Secara administratif mereka tunduk pada tata tertib KSO. Tapi napas pekerjaan mereka sepenuhnya dikendalikan pihak ketiga: pemilik proyek/klien utama.
Dedikasi, loyalitas, disiplin kerja tidak lagi jadi ukuran utama. Yang berlaku mutlak adalah dikte modal.
Ini jelas terbaca dari klausul otoriter yang memberi hak prerogatif penuh pada klien:
1. *Unfit to Work*: Jika tim medis klien nyatakan pekerja tidak layak fisik, PKWT langsung “batal demi hukum”.
2. *Tidak Berkeahlian*: Jika klien sepihak menilai pekerja tidak kompeten, kontrak putus seketika.
Tidak ada rehabilitasi. Tidak ada pembelaan. Yang ada hanya eksekusi instan atas nasib manusia.
2. Benturan dengan Hukum Positif: Jaring Pengaman Dihapus
Ciri paling mencolok liberalisme ketenagakerjaan ini: korporasi lepas tangan dari risiko sosial & ekonomi. Risiko bisnis, fluktuasi anggaran, perubahan kebijakan operasional klien - semua dilempar ke pundak pekerja.
