Secara normatif ini pembangkangan terhadap hukum positif:
1. *UU No. 6 Tahun 2023* tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja jadi UU, jo *PP No. 35 Tahun 2021* tegas mewajibkan pengusaha beri *Uang Kompensasi* ke pekerja PKWT jika kontrak berakhir atau diputus sebelum waktu.
2. Klausul KSO yang memutus sepihak “tanpa kompensasi apa pun” jelas cacat hukum - kausa tidak halal - menurut *Pasal 1320 KUHPerdata*.
Lebih parah, kebijakan klien sering disamakan dengan bencana alam sebagai _Force Majeure_. Mengkategorikan “rasionalisasi anggaran klien” atau “klien tidak berkenan” sebagai _overmacht_ adalah pelecehan nalar hukum kontrak. Implikasinya tragis: KSO boleh pecat pekerja secepat-cepatnya tanpa hak normatif apa pun yang dijamin UU.
3. Elit Buruh & Hilangnya Ruh Pancasila
Di mana suara pemimpin organisasi pekerja saat penindasan legal ini berjalan masif? Pembiaran klausul eksploitatif ini bukti nyata: sebagian elit buruh lupa nilai dasar bangsa.
Semangat gotong royong dan Sila ke-5, _Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia_, kini tinggal retorika mimbar. Benteng ideologis yang harusnya jaga marwah pekerja, justru terjebak pragmatisme kompromi. Nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab” diinjak hegemoni pasar bebas.
4. Pelanggaran Konstitusi & Desakan Judicial Review ke MK
Model pengikatan KSO yang melucuti seluruh jaring pengaman sosial pekerja adalah pelanggaran fundamental terhadap konstitusi. Ini melukai:
1. *Pasal 27 ayat (2) UUD 1945*: hak warga negara atas pekerjaan & penghidupan layak
2. *Pasal 28D ayat (2) UUD 1945*: hak untuk bekerja serta mendapat imbalan & perlakuan adil dalam hubungan kerja
Sistem KSO model ini mereduksi hukum ketenagakerjaan jadi legalisasi perbudakan modern.
Karena itu Mahkamah Konstitusi punya tanggung jawab moral & yurisprudensi untuk turun tangan. MK wajib _judicial review_ celah pada instrumen hukum ketenagakerjaan yang melegitimasi dominasi KSO atas pekerja. Celah yang melegalkan PHK sepihak tanpa kompensasi - dengan dalih “budget habis” atau tameng “Force Majeure kebijakan klien” - harus dianulir karena bertentangan dengan ruh UUD 1945.
*Penutup*
Negara tidak boleh biarkan liberalisme ekstrem ini berakar. Kemanusiaan dan keadilan tidak boleh “dibatalkan demi hukum” hanya demi margin keuntungan pemegang kapital.
