Mas'ud juga mengingatkan bahwa stabilitas nasional bukan hanya persoalan menjaga hubungan baik di antara para elite. Stabilitas yang sesungguhnya harus dibangun melalui kepastian hukum, kepercayaan masyarakat, serta keberanian pemerintah menjawab persoalan yang berkembang.
Pengunduran Diri: Sikap Kenegarawanan atau Respons terhadap Tekanan Politik?
Mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri, Mas'ud memandang bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dari dua sudut pandang.
Pertama, dari perspektif tanggung jawab konstitusional, seorang pejabat negara harus bersedia mempertanggungjawabkan setiap persoalan yang berkaitan dengan legitimasi dan persyaratan jabatannya.
Kedua, dari perspektif politik nasional, pengunduran diri tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menghindari pemeriksaan, klarifikasi, ataupun pertanggungjawaban atas persoalan yang sedang diperdebatkan.
"Jika memang Gibran pada akhirnya memilih mengundurkan diri, keputusan itu harus disampaikan secara terbuka, memiliki dasar yang jelas, dan mengikuti ketentuan konstitusi. Namun, pengunduran diri tidak otomatis menghapus pertanyaan publik mengenai persoalan hukum yang menjadi latar belakang polemik ini," katanya.
Menurutnya, ukuran kenegarawanan bukan sekadar keberanian meninggalkan jabatan, melainkan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan di hadapan hukum serta masyarakat.
Rekonsolidasi Nasional Jangan Menjadi Transaksi Politik
Mas'ud juga menyoroti kemungkinan terjadinya penataan ulang hubungan politik di lingkungan pemerintahan dan partai-partai pendukungnya setelah polemik Gibran mencuat.
Ia menilai, dinamika ini berpotensi menjadi momentum bagi seluruh kekuatan politik untuk mengevaluasi hubungan antarelite, memperjelas arah pemerintahan, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara
Namun, ia mengingatkan agar rekonsolidasi nasional tidak berubah menjadi transaksi politik tertutup yang hanya bertujuan mengamankan posisi kelompok tertentu.
"Bangsa ini membutuhkan rekonsolidasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan rekonsolidasi untuk membagi ulang pengaruh dan kekuasaan. Jangan sampai polemik yang menyangkut konstitusi justru diselesaikan melalui kesepakatan politik di belakang layar tanpa memberikan jawaban yang memadai kepada masyarakat," tegas Mas'ud.
Rakyat Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton
Menutup analisisnya, Muhammad Mas'ud Silalahi menegaskan bahwa polemik Gibran, Jokowi, Prabowo, dan lingkaran kekuasaan yang selama ini menjadi perbincangan publik harus menjadi momentum memperkuat demokrasi dan supremasi hukum.
Menurutnya, bangsa Indonesia tidak boleh membangun tradisi politik yang menempatkan figur dan keluarga penguasa lebih tinggi daripada konstitusi.
