Jabatan presiden dan wakil presiden merupakan amanah rakyat yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Karena itu, siapa pun yang memegang kekuasaan harus bersedia menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban publik.
"Jangan sampai bangsa ini terjebak dalam drama politik elite yang tidak berkesudahan. Rakyat membutuhkan kepastian hukum, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pendidikan yang berkualitas, dan pemerintahan yang benar-benar bekerja. Bukan sekadar pergantian posisi, manuver politik, ataupun kompromi kekuasaan," tutupnya.
Pada akhirnya, persoalan Gibran bukan hanya tentang bertahan atau meninggalkan kursi wakil presiden. Ini adalah ujian bagi demokrasi Indonesia: apakah konstitusi benar-benar menjadi panglima, atau justru kepentingan kekuasaan yang selalu menentukan arah perjalanan bangsa. (rls/red)
