Medan, Gebrak24.com - raktisi Hukum dan Akademisi Universitas Indonesia (UI) T Nasrullah mengatakan persoalan besar di Indonesia, bahwa ada di antara aparatur negara kurang memahami peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerntah daerah
Padahal regulasi atau kebijakan pemerintah bagi kesejahteran dan kemaslahatan masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Namun, kurang memahami yang seharus mereka berpikir positif (positif thingking sebelum mengambil suatu tindakan," ujar T Nasrullah saat berbicara kepada media di SPBU Pertamina, Jalan Imam Bonjol Medan, Sabtu 29/12/2024.
Dia melontarkan hal itu sehubungan terjadinya polemik surat pengosongan bangunan SPBU ber-IMB di Jalan Imam Bonjol Medan antara pemilik SPBU H Arbie Abdul Gani yang juga Ketua Bidang Ekonomi DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara ini.
Bahkan surat perintah pengosongan bangunan SPBU ber-IMB tersebut mendapat perhatian serius DPRD Medan. Soalnya, surat yang dikeluarkan oleh Satpol PP Medan itu dianggap oleh DPRD Medan itu aneh.
T Nasrullah yang didampingi H Arbie Abdul Gani dan penasehat hukum Saifudin AW,SH,MH, menyatakan dirinya setuju dengan tindakan hukum yang baik jika ada pelanggaran hukum. Sebab, bila ada sebuah pelanggaran, pemerintah harus turun tangan.
"Persoalan besar negara kita hampir semua kepala daerah kurang mamahami dan mengindahkan aturan yang diterapkan pemerintah.Sehingga merugikan pihak investor. Tindakan arogansi misalnya yang dilakukan aparatur terhadap masyarakat sangat disesalkan," ucap praktisi hukum ini.
Nasrullah mencontohkan, celakanya masih banyak aparatur yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap aturan.. Padahal negara sudah memberikan izin usaha bagi pemilik SPBU di bilangan Jalan Imam Bonjol Medan. Jika negara sudah pernah memberikan izin bangunan dan lainnya, namun sayangnya pemerintah daerah sendiri yang merusak.Padahal pemilik tidak melakukan pelanggaran