"Ketika persoalan yang awalnya diperdebatkan masyarakat kemudian masuk ke ruang konstitusional DPR, pemerintah dan seluruh elite politik harus menyadari bahwa legitimasi kekuasaan tidak cukup hanya bertumpu pada kemenangan elektoral. Ada kewajiban untuk menjawab setiap persoalan hukum secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Hak Menyatakan Pendapat tidak boleh dipersempit sebagai instrumen untuk menjatuhkan seseorang karena perbedaan kepentingan politik. Sebaliknya, mekanisme tersebut juga tidak boleh dihambat apabila memang terdapat dasar konstitusional dan bukti hukum yang memenuhi persyaratan.
Dalam negara demokrasi, proses politik harus berjalan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan kelompok ataupun kompromi kekuasaan.
Gibran, Jokowi, dan Bayang-Bayang Kekuatan Politik Geng Solo
Lebih jauh, Mas'ud melihat bahwa polemik Gibran juga tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuasaan yang terbentuk sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Istilah "Geng Solo" yang berkembang dalam percakapan politik dan pemberitaan publik menjadi salah satu gambaran mengenai jaringan kedekatan dan pengaruh politik yang dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Jokowi dan sejumlah figur yang memiliki hubungan politik dengannya.
Namun, istilah tersebut perlu ditempatkan sebagai label dalam diskursus politik, bukan sebagai bukti adanya organisasi formal ataupun kesalahan hukum kolektif.
Menurut Mas'ud, persoalan mendasarnya adalah bagaimana memastikan bahwa pemerintahan nasional tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan antarkelompok elite yang pada akhirnya menggeser orientasi kekuasaan dari kepentingan rakyat menjadi kepentingan mempertahankan pengaruh politik.
"Jokowi sebagai mantan presiden tentu memiliki warisan politik, jejaring, dan pengaruh yang masih menjadi bagian dari dinamika nasional. Gibran juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah politik tersebut. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan, jabatan wakil presiden adalah amanah konstitusi, bukan kepanjangan tangan dari pengaruh politik keluarga ataupun kelompok tertentu," jelasnya.
Ia menambahkan, hubungan politik antara Jokowi, Gibran, Prabowo, dan sejumlah figur yang selama ini diasosiasikan dengan lingkaran kekuasaan sebelumnya perlu dibaca secara objektif. Publik berhak mengetahui bagaimana kepentingan politik dikelola, tetapi setiap dugaan mengenai konflik atau kesepakatan di antara elite harus dibuktikan melalui fakta, bukan sekadar spekulasi.
Prabowo di Persimpangan Konsolidasi Kekuasaan
Dalam analisis berikutnya, Mas'ud menilai bahwa posisi Presiden Prabowo Subianto juga menjadi bagian penting dari perkembangan situasi politik ini.
Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung pada saat DPR mulai membicarakan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti polemik tersebut. Karena itu, komunikasi keduanya memiliki arti strategis dalam konteks stabilitas pemerintahan dan hubungan antarlembaga negara.
Akan tetapi, menurutnya, stabilitas politik tidak boleh dimaknai sebagai upaya melindungi kepentingan elite dengan mengorbankan transparansi dan akuntabilitas.
"Prabowo harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok politik mana pun. Pemerintahan tidak boleh tersandera oleh kompromi yang tidak transparan. Jika ada persoalan hukum, selesaikan melalui jalur hukum. Jika ada persoalan politik, selesaikan melalui mekanisme demokrasi. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dari pertarungan kepentingan di antara para pemegang kekuasaan," ujarnya.