 |
| Dr.Iswadi,M.Pd |
Jakarta I Gebrak24.com - Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan yang lebih merakyat dan terjangkau menuai banyak respons positif. Inisiatif ini dinilai sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal dalam akses pendidikan.
Namun, untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas program ini, Dr. Iswadi, seorang pemerhati pendidikan dan dosen di salah satu perguruan tinggi terkemuka, mengusulkan agar Sekolah Rakyat memiliki badan pengelola sendiri yang independen dan profesional.
Dalam pandangannya, Dr. Iswadi menilai bahwa keberhasilan sebuah program pendidikan tidak hanya bergantung pada niat baik dan semangat pelaksananya, tetapi juga pada struktur kelembagaan yang kuat. Menurutnya, Sekolah Rakyat membutuhkan lembaga pengelola tersendir yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program. Tanpa badan khusus, dikhawatirkan program ini akan tumpang tindih dengan program pendidikan lain, atau bahkan kehilangan arah.
"Kalau Sekolah Rakyat hanya menjadi bagian dari program pendidikan formal yang sudah ada, tanpa pengelolaan yang spesifik dan terfokus, maka potensi keberhasilannya bisa berkurang. Perlu ada badan khusus yang mengelola ini secara mandiri namun tetap akuntabel kepada negara, ungkap Dr. Iswadi dalam keterangan resminya kepada awak media, Minggu (24/08) malam di Jakarta.
Dr. Iswadi, badan khusus ini diperlukan karena karakteristik Sekolah Rakyat berbeda dengan pendidikan formal pada umumnya. Sekolah ini menyasar kelompok masyarakat marjinal anak-anak yang putus sekolah, warga di daerah terpencil, hingga pekerja informal yang ingin melanjutkan pendidikan. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan pun harus fleksibel dan adaptif.
"Kalau kita mengandalkan birokrasi pendidikan yang kaku, banyak kebijakan Sekolah Rakyat yang tidak bisa dijalankan. Misalnya soal kurikulum yang lebih kontekstual, rekrutmen pengajar dari tokoh lokal, atau metode belajar yang berbasis komunitas. Ini semua butuh ruang manuver yang luas,"jelasnya.
Dengan badan sendiri, Sekolah Rakyat bisa lebih mudah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak baik swasta, LSM, perguruan tinggi, hingga tokoh masyarakat setempat. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperkuat fondasi sosial dan budaya dari pendidikan itu sendiri.
Dr. Iswadi juga mengusulkan struktur badan pengelola yang ideal. Menurutnya, badan ini sebaiknya berada langsung di bawah Presiden atau Wakil Presiden sebagai bentuk komitmen politik tertinggi. Namun, secara operasional bisa dipimpin oleh seorang profesional pendidikan dengan dukungan tim ahli di bidang kurikulum, manajemen, teknologi pendidikan, dan pengembangan komunitas.
“Badan ini harus lincah, transparan, dan terhubung langsung dengan kebutuhan lapangan. Bukan lembaga yang penuh prosedur administratif, tapi justru yang mampu bekerja cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan badan ini akan memudahkan pelaksanaan program berbasis data, serta memungkinkan evaluasi yang objektif dan berkelanjutan. Hasil evaluasi ini bisa dijadikan dasar untuk pengembangan kebijakan pendidikan nasional ke depan.
Meski ide ini terbilang strategis, Dr. Iswadi juga mengakui bahwa pembentukan badan khusus tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari birokrasi yang sudah ada, serta potensi tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Pendidikan atau lembaga lain. Namun, ia optimistis bahwa dengan komunikasi yang baik dan landasan hukum yang jelas, tantangan tersebut bisa diatasi.
“Selama tujuannya jelas, dan disampaikan dengan transparan, maka berbagai pihak bisa diajak bekerja sama. Yang penting kita semua fokus pada satu hal: memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal pendidikan hanya karena alasan ekonomi atau geografis,"tegasnya. Ia juga menggarisbawahi bahwa pembentukan badan ini harus melibatkan publik secara luas, agar tidak dianggap sebagai proyek elitis semata.
