Manifesto Kedaulatan: Melawan Neo - Kolonialisme di Atas Tanah Palestina

Oleh: Martin Sembiring 

*Pendahuluan:*

Hegemoni Liberal dan Ilusi Perdamaian Dunia saat ini sedang menyaksikan upaya pengalihan isu kedaulatan bangsa menjadi komoditas ekonomi melalui inisiatif Board of Peace (BOP). Di bawah kendali kekuatan liberalisme Amerika, narasi perdamaian digeser dari pemenuhan hak asasi manusia dan kemerdekaan mutlak menuju restrukturisasi fisik dan investasi. Bagi para pejuang kedaulatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, fenomena ini adalah manifestasi dari Neo-Kolonialisme—sebuah upaya penguasaan tata kelola bangsa tanpa harus melakukan pendudukan militer secara permanen.

*1. Diplomasi di Ujung Tanduk: Mengapa Prabowo "Masuk" ke BOP?*

Keikutsertaan Presiden Prabowo Subianto dalam menandatangani piagam BOP di Davos pada Januari 2026 bukanlah bentuk kepatuhan terhadap agenda liberal, melainkan sebuah langkah strategis yang terpaksa diambil (Strategi Kuda Troya) demi membela kepentingan Palestina dari dalam sistem.

- Mencegah Absennya Suara Kemanusiaan: Jika Indonesia tidak terlibat, keputusan mengenai masa depan Gaza hanya akan ditentukan oleh para pebisnis dan politisi liberal tanpa ada satu pun suara yang konsisten membela kedaulatan Palestina.

- Membendung Dominasi Unilateral: Masuknya Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa "pembangunan kembali" tidak menjadi alat untuk menormalisasi penjajahan. Prabowo menggunakan kursi di BOP sebagai mimbar untuk menuntut pelibatan Otoritas Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan penjajah.

*2. Legitimasi Moral: Keengganan Paus dan Boikot Dunia*

Fakta bahwa hanya 15% hingga 20% negara yang hadir dalam forum ini merupakan tamparan keras bagi ideologi liberalisme Amerika.

- Sikap Paus Fransiskus: Ketidakhadiran Paus menegaskan bahwa perdamaian tidak dapat ditegakkan di atas penderitaan rakyat yang diabaikan. Pemimpin spiritual melihat adanya bahaya "Tesa Kebenaran Relatif"—di mana nilai-nilai agama yang absolut dikesampingkan demi harmoni semu yang hanya menguntungkan pasar.

- Krisis Legitimasi: Rendahnya tingkat kehadiran global membuktikan bahwa masyarakat internasional mulai menyadari bahwa BOP kekurangan mandat moral dan hukum. Tanpa restu dari rakyat Palestina, proyek ini hanyalah sebuah "perusahaan politik privat."

*3. Kritik Ideologis: Pembangunan sebagai Penjajahan Baru*

Liberalisme mencoba menawarkan "Gaza Baru" dengan janji kemakmuran material, namun dengan harga yang sangat mahal: hilangnya jati diri dan hak menentukan nasib sendiri.

- Eksploitasi Ekonomi: Manfaat infrastruktur yang ditawarkan hanyalah instrumen untuk menciptakan ketergantungan utang dan modal kepada lingkaran elit penguasa BOP.

- Anti-Tesa Agama: Agenda ini secara perlahan akan meminggirkan identitas religius rakyat Palestina, menggantinya dengan gaya hidup liberal yang permisif agar Gaza dapat diintegrasikan ke dalam pasar global tanpa hambatan ideologis.

*Daftar Pustaka dan Bacaan Terkait*

- Dokumen Resmi & Berita Terkini:

- Sekretariat Kabinet RI (2026). Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian Palestina melalui Keikutsertaan dalam Board of Peace.

- Kantor Staf Presiden (2026). Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kemerdekaan Palestina melalui Board of Peace.

- Kompas (2026). Melihat Board of Peace dari Sudut Pandang Orang Palestina: Solusi atau Ilusi?

- Analisis Pakar & Jurnal:

• Pakar FISIP UMJ (2026). Board of Peace: Skema Perdamaian Trump dan Masa Depan Gaza. Universitas Muhammadiyah Jakarta. (Analisis struktur neokolonialisme).
• Nusantara Palestina Center (2026). Proyek "Board of Peace" Trump: Kolonialisme dalam Bentuk Baru.
• Dugis, V. (2018/2023). Neoliberalisme dalam Hubungan Internasional dan Peran Indonesia dalam Masalah Keamanan Palestina-Israel. Jurnal Masalah Hukum, Etika dan Peraturan.
• Bukhari, S. R. H., et al. (2024). Israel's Military Actions in Palestine: A Critical Analysis of Humanitarian and Political Implications.

*Penutup:*

Melawan liberalisme adalah bentuk pengabdian tertinggi bagi kita yang meyakini bahwa kedaulatan tidak bisa dikompromikan. Langkah Presiden Prabowo adalah bentuk jihad diplomasi di tengah kepungan sistem liberal global. (Penulis adalah Praktisi Pancasila).