Aceh Terima Dana Pengembalian TKD Rp824,8 Miliar, Bupati Aceh Tengah Desak Skala Prioritas untuk Daerah Terdampak
0 menit baca
Banda Aceh I Gebrak24.com – Angin segar berhembus bagi pemulihan pascabencana di Aceh. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan resmi mengucurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp824,8 miliar. Dana fantastis ini akan dialokasikan ke 15 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Keputusan ini tertuang dalam KMK Nomor 56 Tahun 2026, yang mencakup penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Otonomi Khusus untuk wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera.
Dalam rapat Monitoring dan Evaluasi di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (26/3/2026), Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, menegaskan agar penyaluran dana tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
"Kami berharap dukungan program dari provinsi maupun pusat disesuaikan dengan skala prioritas daerah terdampak, terutama infrastruktur jalan, jembatan, dan akses produksi masyarakat," ujar Haili Yoga.
Haili Yoga menyoroti kerusakan jalan lintas KKA dan Bireuen menuju Aceh Tengah yang memicu lonjakan biaya distribusi barang. Kondisi ini menjadi faktor utama meningkatnya inflasi di daerah.
Selain itu, jalur lingkar Danau Laut Tawar hingga penghubung Gayo Lues masih dalam kondisi darurat dan rawan longsor. "Akses masyarakat terganggu, terutama saat musim hujan. Ini harus segera ditangani," tambahnya.
Tak hanya infrastruktur jalan, Bupati juga mendesak percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak. Ia mengakui adanya kendala administrasi karena sebagian lahan berada di bawah kewenangan Provinsi Aceh.
Di sektor ekonomi, Pemkab Aceh Tengah mendorong bantuan nyata bagi petani cabai yang terdampak bencana hidrometeorologi. Bantuan bibit dan sarana produksi (mulsa) sangat dibutuhkan untuk memulihkan produktivitas pasca gagal panen.
Haili Yoga juga menyentil potensi wisata Danau Laut Tawar yang dinilai belum mendapat perhatian optimal, padahal menjadi magnet wisatawan asal Sumatera Utara. Ia pun meminta dukungan armada pengangkut sampah demi menjaga pelayanan publik dan kebersihan kawasan wisata.
"Melalui tambahan TKD ini, kami harap penanganan pascabencana lebih efektif untuk mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (RH/ProkopimAT/red).
