Perkuat Regulasi Daerah, DPRK Aceh Utara Tetapkan 7 Raqan Prioritas Prolegkab 2026
Aceh Utara I Gebrak24.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara resmi menetapkan tujuh Rancangan Qanun (Raqan) sebagai skala prioritas dalam Program Legislasi Kabupaten (Prolegkab) Tahun 2026.
Penetapan ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari legalitas sumur minyak rakyat hingga perlindungan hak penyandang disabilitas.
Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Utara, Mawardi—atau yang akrab disapa Tgk Adek—menyampaikan bahwa tujuh Raqan tersebut merupakan gabungan dari inisiatif dewan dan usulan pihak eksekutif.
"Sebagian besar adalah qanun baru, sementara satu di antaranya merupakan revisi dari aturan yang sudah berjalan," ujar Tgk Adek kepada awak media, Selasa malam (17/3/2026).
Salah satu poin utama dalam Prolegkab 2026 adalah Raqan Pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat. Regulasi inisiatif DPRK ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi aktivitas tambang rakyat agar lebih tertib dan aman.
Selain itu, DPRK juga mendorong Raqan Pengelolaan Dana Participating Interest (PI) BUMD. Aturan ini bertujuan mengoptimalkan dana bagi hasil migas agar berdampak langsung pada pembangunan daerah dan kesejahteraan warga.
Di sisi lain, usulan eksekutif menitikberatkan pada aspek sosial dan tata kelola, di antaranya: Perlindungan Penyandang Disabilitas: Pemenuhan hak sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2016. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: Mengacu pada UU Pemerintahan Aceh (UUPA) dan UU Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya, Penguatan BUMD: Perubahan Qanun No. 4 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Pase guna memperketat pengawasan. Serta Tata Ruang & Investasi: Raqan Rencana Pembangunan Perumahan serta Raqan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
Tgk Adek menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat pondasi hukum di Aceh Utara.
“Penetapan prioritas ini adalah bagian dari upaya kita mendukung percepatan pembangunan dan memastikan regulasi daerah benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (tim/red).
