Tekan Angka Kecelakaan di Tanjung Priok, ASDEKI Desak Reposisi Depo lewat Visi Kedaulatan Logistik 2026

Dalam acara talkshow Utalk di Jakarta, Sabtu (7/3/2026), *Ketua Umum DPP ASDEKI Khairul Mahalli* menegaskan bahwa lonjakan volume arus barang yang mencapai 5.000 hingga 7.000 truk per hari tidak boleh mengorbankan hak hidup warga. Menurut Khairul, karut-marut transportasi di Tanjung Priok merupakan dampak dari pengejaran volume komoditas tanpa membenahi nilai tambah dan tata ruang yang manusiawi.

"Kita melihat paradoks nyata; *arus barang meningkat pesat, namun beban sosial berupa kemacetan dan kecelakaan justru ditanggung oleh warga lokal di Koja hingga Tugu Utara*," ujar Khairul. Ia merujuk pada data bahwa ratusan kecelakaan terjadi setiap tahun di kawasan tersebut, yang sering kali melibatkan kendaraan berat.

*Transformasi Digital dan Fisik*

Sebagai langkah konkret, ASDEKI memperkenalkan Buku Putih: Transformasi Logistik Indonesia 2026. Dokumen strategis ini menetapkan target penurunan biaya logistik nasional dari 14,2 persen menjadi di bawah 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Terdapat tiga pilar utama dalam transformasi ini. Pertama, integrasi multimodal melalui konektivitas Rail-to-Depot untuk mengurangi ketergantungan pada jalan raya. Kedua, digitalisasi radikal dengan implementasi penuh Single Submission (SSm) melalui platform National Logistics Ecosystem (NLE) yang diprediksi memangkas waktu layanan depo dari 45 menit menjadi hanya 15 menit. Ketiga, menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai standar global depo hijau yang menggunakan energi terbarukan.

Ketua Pengembangan Mitra DPP ASDEKI, Martin Sembiring, S.T., M.T., menambahkan bahwa keberhasilan visi ini bergantung pada sinergi ekosistem. ASDEKI tengah menyiapkan standar API Gateway untuk menghubungkan sistem manajemen depo anggota secara langsung dengan server Bea Cukai dan Kementerian Perhubungan.

"Kami mendorong pemerintah untuk menetapkan depo logistik terintegrasi sebagai Objek Vital Nasional," kata Martin. Selain itu, ASDEKI mengadvokasi pemberian insentif fiskal seperti tax holiday bagi mitra yang berinvestasi pada pembangunan jalur rel khusus masuk depo.

*Kontrol Sosial*

Rencana reposisi ini juga mendapat perhatian dari elemen masyarakat sipil. Ketua Aliansi Jakarta Utara Menggugat (AJUM), Anung, menekankan pentingnya peran warga sebagai alat kritik terhadap penyalahgunaan wewenang dan pembiaran pelanggaran tata ruang oleh operator depo nakal.

Senada dengan hal tersebut, sosiolog Universitas Nasional, Assoc. Prof. Drs. Firdaus Syam, Ph.D, mengingatkan bahwa jalan raya di kawasan pelabuhan sering kali menjadi arena konflik kepentingan akibat dominasi kendaraan berat. Transformasi depo diharapkan mampu mengembalikan keadilan ruang bagi masyarakat urban.

ASDEKI menargetkan sosialisasi nasional Buku Putih ini akan dilakukan pada Maret 2026, dengan harapan implementasi penuh dapat tercapai pada Desember 2026. Langkah ini selaras dengan visi hilirisasi jasa logistik untuk mengakhiri era Indonesia sebagai bangsa yang hanya menyediakan jasa murah bagi kepentingan global. (MS/red/ops/red/mi).