Mantan Direktur AAF: Membangun Aceh Harus Berbasis Syariat, Kearifan Lokal, dan Hilirisasi Ekonomi

Foto: Ilustrasi

Banda Aceh I Gebrak24.com – Ir. H. M. Ali Gadeng, mantan Direktur PT Aceh Asean Fertilizer (AAF), menekankan pentingnya sinergi antara penerapan Syariat Islam, kearifan lokal, dan nilai tambah ekonomi dalam membangun masa depan Aceh. Hal ini disampaikan sebagai refleksi atas kondisi Aceh yang masih terjebak dalam angka kemiskinan meski memiliki kekhususan regulasi dan anggaran besar.

Menurut Ali Gadeng, kunci utama pembangunan Aceh terletak pada pemahaman utuh seluruh pihak—mulai dari individu hingga pemerintah pusat dan daerah—terhadap Syariat Islam dan semangat kekhalifahan yang dipadukan dengan "Petuah Endatu".

"Landasan utama kita harus jujur, transparan, dan berwawasan jangka panjang. Semangat 'Petuah Endatu' bukan sekadar slogan, tapi prinsip dasar dalam mengelola daerah," ujar Ali Gadeng, Minggu (26/4/2026). 

Ia menyoroti sejarah pahit eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Aceh, terutama di masa kejayaan gas Arun. Menurutnya, Aceh tidak boleh lagi hanya menjadi lokasi eksploitasi yang hasilnya disedot ke luar negeri tanpa memberikan nilai tambah signifikan bagi masyarakat lokal.

"Kita punya pengalaman pahit. Gas diekspor habis ke Jepang dan Korea Selatan, sementara industri strategis seperti AAF dan KKA justru mati. Jangan sampai kutukan SDA ini terulang kembali. Aceh tidak boleh hanya jadi tempat ambil barang, lalu ditinggalkan dalam kemiskinan," tegasnya.

Ali Gadeng juga mempertanyakan efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang telah mengalir lebih dari Rp100 triliun sejak tahun 2008. Pasalnya, hingga saat ini, angka kemiskinan di Aceh masih bertahan di kisaran 12%.

Ia menekankan bahwa Aceh adalah satu-satunya provinsi yang memiliki payung hukum sekuat UU No. 44/1999 dan UU No. 11/2006 (UUPA). Namun, keberadaan regulasi khusus tersebut belum mampu membebaskan Aceh dari belenggu kemiskinan.

"Ini menjadi renungan bersama bagi kita semua. Dengan segala keistimewaan yang ada, ke mana Aceh akan kita bawa? Semua potensi ekonomi harus memberikan nilai tambah (added value) di tanah Aceh agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," tutupnya. (Ucr/ops/mi).