Opini: Mengganyang Arogansi Menegakkan Marwah Nusantara di Selat Malaka

Belakangan ini, suhu diplomatik di Asia Tenggara mendadak memanas. Pemicunya adalah sikap reaktif Malaysia yang melayangkan teguran keras terhadap Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya. Pangkal persoalannya sederhana namun fundamental. Indonesia mengeluarkan pendapat mengenai kedaulatan di Selat Malaka. Respons Malaysia yang begitu cepat justru menyingkap kegagalan etika diplomasi kebangsaan dalam menghormati tetangga serumpun.

Ironi Etika dan Diplomasi Megafon

Diplomasi seharusnya menjadi jembatan musyawarah, bukan palu hakim. Tindakan Malaysia yang langsung melayangkan teguran terbuka di media massa saat Indonesia baru menyatakan perspektif nasionalnya adalah kecacatan protokol. Dalam tradisi _The ASEAN Way_, setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk menyuarakan kepentingannya. Namun Malaysia justru memilih *Diplomasi Megafon* yang bersifat provokatif. Ini bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan upaya menekan aspirasi Indonesia atas wilayah yang secara historis melekat dengan kita.

Tinjauan Sosiologis: Insecurity dan Hegemoni Semu

Secara sosiologis, reaksi keras Malaysia dapat dibaca sebagai bentuk kecemasan kolektif. Malaysia menyadari bahwa secara geografis, ekonomi, dan beban ekologis, Indonesia memikul tanggung jawab terbesar di Selat Malaka.

Teguran instan tersebut adalah upaya mempertahankan hegemoni semu yang selama ini dinikmati melalui aturan internasional formal seperti UNCLOS 1982. Namun mereka lupa bahwa hukum positif sering gagap membaca realitas sosiologis masyarakat pesisir Nusantara yang telah ribuan tahun menggantungkan hidup pada selat ini. Sikap reaktif mereka adalah cermin rasa takut kehilangan dominasi di jalur yang diklaim sebagai milik bersama, tetapi enggan berbagi beban tanggung jawab yang setara.

Membangkitkan Memori Nusantara: Melampaui UNCLOS

Kita harus berani mengingatkan dunia, terutama Malaysia, bahwa jauh sebelum UNCLOS disahkan pada 1982, kedaulatan Nusantara atas Selat Malaka sudah bersifat mutlak.

*Sriwijaya dan Majapahit* bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah bukti bahwa nenek moyang kita telah menguasai navigasi, keamanan, dan tata kelola maritim di selat tersebut saat entitas politik lain di kawasan belum terbentuk secara jelas.

Selat Malaka adalah *Nadi Nusantara*. Menyatakan bahwa Indonesia tidak punya hak lebih atas selat ini adalah pengingkaran terhadap fakta sejarah dan geografi.

Gema Sejarah: Pidato Ganyang Malaysia Bung Karno

Dalam konteks ketegasan menjaga marwah bangsa, kita tidak bisa lepas dari sejarah Dwikora 1963. Saat itu, Presiden Soekarno menegaskan sikap Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dinilai sebagai proyek neokolonialisme. Dalam pidatonya yang berapi-api di Jakarta, 3 Mei 1964, Bung Karno menyatakan:

> _"Kalau kita lapar, itu biasa. Kalau kita kedinginan, itu juga biasa. Tetapi kalau kita dihina, itu tidak bisa. Dan kalau kedaulatan kita diganggu, kita ganyang!"_

Seruan *"Ganyang Malaysia"* pada masa itu adalah penolakan terhadap intervensi asing di kawasan dan upaya menegaskan kedaulatan Republik. Konteks hari ini berbeda. Namun semangatnya tetap relevan. Yang harus kita ganyang saat ini adalah *arogansi diplomasi, pembungkaman aspirasi, dan upaya mengaburkan sejarah Nusantara* atas Selat Malaka.

Ganyang Arogansi: Saatnya Rakyat Berdaulat

Narasi mengganyang arogansi dalam konteks modern bukan berarti angkat senjata, melainkan *menolak sikap diplomasi yang merendahkan*. Rakyat Indonesia harus bereaksi dengan berani dan berdaulat. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam diplomasi defensif yang selalu mengalah demi stabilitas kawasan yang semu.

Kita harus berdiri tegak pada prinsip bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang berhak menyatakan pendapat mengenai wilayahnya sendiri. Jika ada pihak yang merasa terusik, biarlah itu menjadi pemantik bagi kita untuk memperkuat kehadiran pertahanan, ekonomi, dan riset di sepanjang pesisir Selat Malaka.

Penutup

Kedaulatan tidak diberikan. Kedaulatan harus ditegakkan. Diplomasi tanpa kekuatan dan akar sejarah adalah diplomasi yang rapuh. Sudah saatnya kita menunjukkan bahwa suara Indonesia bukan angin lalu, melainkan titah dari ahli waris sah pengelola Selat Malaka.

Referensi Bacaan untuk Penguatan Narasi

1. *Bernhard Vlekke*, _Nusantara: A History of the East Indian Archipelago_.  
2. *Adrian B. Lapian*, _Pelayar dan Perompak: Ekonomi Maritim di Selat Malaka_.  
3. *Robert Kaplan*, _Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific_.  
4. *Pidato Presiden Soekarno, 3 Mei 1964*, _Mengenai Dwikora dan Ganyang Malaysia_. Arsip ANRI.  
5. *Piagam ASEAN dan UNCLOS 1982*. ***