Konflik Lahan Memanas, Ratusan Karyawan PTPN IV Cot Girek Seruduk Kantor Bupati Aceh Utara
0 menit baca
Aceh Utara Gebrak24.com – Ratusan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) Unit Kebun Cot Girek dipastikan akan menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Aceh Utara pada Kamis, 7 Mei 2026.
Pantauan media ini, sekitar 800-an buruh sudah tiba di lokasi pukul 09.30 wib. Ada pemandangan unik dalam perjalanan menuju lokasi kali ini. Bukannya menggunakan bus mewah, para peserta justru kompak menaiki truk untuk mencapai lokasi. Momen ini menambah kesan petualangan dan keakraban di antara para peserta sebelum acara dimulai.
Para pengunjuk rasa membentangkan poster-poster berisi kritik tajam dan tuntutan mereka. Beberapa pesan yang mencolok di antaranya berbunyi:"Bapak Bupati kami Rakyat Indonesia yang butuh Bapak selamat kan kami dan keluarga kami" kembalikan lapangan kerja kami!!! Kami juga masyarakat Cot Girek yang mencari nafkah untuk keluarga kami di PTPTN IV kebun Cot Girek " dan banyak poster poster lain.
Aksi ini merupakan puncak kekecewaan pekerja atas konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang berlarut-larut sejak September 2025. Gangguan operasional akibat klaim sepihak di wilayah HGU PTPN IV Regional VI tersebut dinilai telah mengancam stabilitas ekonomi para karyawan perkebunan
Koordinator aksi, Rusli Cut Ali menegaskan bahwa konflik ini bukan sekadar sengketa lahan, melainkan sudah berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan pekerja.
"Kondisi di lapangan sudah sangat meresahkan. Konflik ini menghambat kerja kami dan secara otomatis memangkas penghasilan karyawan. Kami butuh kepastian hukum agar bisa bekerja dengan tenang," tegasnya.
Mereka menuntut Pemerintah Daerah maupun Pusa menuntaskan sengketa lahan HGU di PTPN IV Regional Kebun Cot Girek tanpa mengabaikan hak perusahaan
Massa meminta adanya jaminan keamanan dan kelancaran operasional PTPN IV dari gangguan kepentingan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum kuat. Menurut SPBUN, kelancaran operasional sangat krusial bagi keberlangsungan hajat hidup orang banyak dan pendapatan negara. "Serta menjamin kelancaran operasional perusahaan negara dari gangguan kepentingan sepihak yang tidak berdasar hukum," harapnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus melihat duduk perkara secara objektif agar nasib ribuan karyawan tidak menjadi korban. "Jangan sampai operasional perusahaan negara terganggu. Yang menjadi korban adalah nasib ribuan karyawan di dalamnya," ujar Rusli
Sebagai informasi, situasi di kawasan Kebun Cot Girek terus memanas dalam beberapa bulan terakhir akibat ketegangan antara pekerja dan kelompok masyarakat pengklaim lahan.
Rusdi menegaskan bahwa ketidakpastian hukum di wilayah tersebut mulai mengganggu stabilitas operasional perusahaan negara. Dalam pernyataan resminya,
Mereka mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan sengketa lahan HGU secara permanen. Syarifuddin menekankan bahwa solusi yang diambil harus adil dan tetap berpegang pada hak-hak sah perusahaan.
Dalam orasinya yang disampaikan, diminta Pemerintah bersikap netral, objektif, dan tegas dalam menegakkan aturan perundang-undangan terkait konflik agraria. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan yang tidak berdasar.
Menurut mereka, meminta ketegasan pemerintah agar konflik ini tidak berlarut-larut. Perlindungan terhadap aset negara dan kepastian hukum adalah harga mati bagi kelancaran kerja para karyawan.
Aksi yang berlangsung tertib ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi pemangku kebijakan untuk segera mengambil langkah konkret di lapangan. (tim/red).
