Opini:Mengganyang Mafia Maritim, Mewujudkan Visi Samudra untuk Rakyat

Oleh: Khairul Mahalli

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 hadir sebagai instrumen hukum yang mempertegas fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai administrator maritim. Namun, mandat ini terancam menjadi macan kertas jika negara membiarkan laut kita dikuasai oleh jejaring kejahatan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik pembajakan dan cengkeraman mafia logistik masih tumbuh subur, memanfaatkan celah pengawasan di wilayah strategis seperti Selat Malaka yang hingga kini kedaulatan ekonominya belum kita kelola secara optimal.

Angka statistik dari Badan Pusat Statistik menunjukkan sebuah ironi yang mendalam. Meskipun Indonesia memiliki luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto nasional pada tahun-tahun terakhir seringkali masih tertahan di kisaran 2,5 persen hingga 2,7 persen. Padahal, potensi ekonomi biru kita diprediksi bernilai ribuan triliun rupiah. Dividen yang masuk ke kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kelautan masih sangat jauh dari potensinya yang masif. Hal ini mengindikasikan adanya kebocoran devisa dan tata kelola yang belum bersih dari intervensi kelompok tertentu.

Di tengah tantangan tersebut, manifestasi visi dan misi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus menjadi gerakan rakyat. Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak lagi memunggungi laut. Visi ini adalah panggilan untuk merebut kembali kedaulatan dari tangan-tangan mafia dan mengembalikannya ke pangkuan rakyat Marhaen, para nelayan miskin dan pekerja kontrak logistik pelabuhan yang selama ini hanya menjadi penonton di tengah kekayaan alamnya.

Bukti nyata keterlibatan rakyat adalah melalui penguatan SDM. Program Beasiswa Calon Pelaut Pertamina 2026 bagi mahasiswa D3 dan D4 adalah langkah strategis. Pendidikan ini adalah senjata untuk memutus rantai kemiskinan dan menyiapkan garda depan yang akan mengawasi kedaulatan maritim kita. Namun, investasi SDM ini akan sia-sia jika struktur korporasi pelabuhan yang beranak-cucu terus memelihara inefisiensi biaya tinggi yang merugikan APBN dan rakyat kecil.

Momentum Hari Pelaut Sedunia pada 25 Juni 2026 harus menjadi genderang perang terhadap segala bentuk premanisme dan praktik liberalisme di laut. Menghormati pelaut berarti menjamin keamanan mereka dari ancaman kriminalitas laut dan memastikan bahwa setiap jengkel air Indonesia memberikan kemakmuran yang berkeadilan sosial.

Poin Refleksi Strategis:

1.  *Pembersihan Jejaring Mafia:* Negara harus hadir di Selat Malaka dan jalur strategis lainnya untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran devisa akibat praktik ilegal.  
2. *Optimalisasi Kontribusi APBN:* Reformasi birokrasi di sektor laut harus mampu meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap PDB di atas angka saat ini, demi pemerataan pembangunan.  
3. *Efisiensi Pelabuhan:* Memangkas rantai birokrasi anak-cucu perusahaan di pelabuhan yang selama ini hanya memperpanjang jalur biaya logistik.  
4. *Kedaulatan Marhaen:* Visi maritim harus inklusif, memastikan nelayan tradisional dan pekerja pelabuhan mendapatkan proteksi hukum dan jaminan kesejahteraan yang layak.

*Referensi Bacaan:*  

1. Badan Pusat Statistik: Laporan Produk Domestik Bruto Indonesia Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Seri data 2020 sampai 2025.  
2. Sekretariat Kabinet RI: Salinan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan.  
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia Roadmap to 2045.  
4. DetikEdu Mei 2026: Beasiswa Calon Pelaut Pertamina 2026 Dibuka Peluang Emas Generasi Maritim.  
5. Jurnal Maritim Indonesia: Analisis Inefisiensi Tata Kelola Pelabuhan dan Dampaknya terhadap Biaya Logistik Nasional.  
6. Harian Ekonomi Nasional: Membangun Poros Maritim Antara Harapan APBN dan Realita Mafia Selat Malaka.

Sudah saatnya kita bergerak serentak. Dengan memberantas mafia, mengoptimalkan pendidikan pelaut, dan mengukuhkan harkat pekerja maritim, Indonesia akan benar-benar tegak sebagai Poros Maritim Dunia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. ***

Editor: Martin Sembiring