Temu Pers: Pemkab Aceh Utara Akan Tangani Abrasi Lhok Puuk dan Salurkan Bantuan Banjir 58 Ribu KK
0 menit baca
Aceh Utara I Gebrak24.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan penanganan abrasi di Lhok Puuk, Kecamatan Seunudon, serta penyaluran bantuan bagi 58.000 Kepala Keluarga (KK) korban banjir akan langsung dieksekusi pasca-libur Lebaran.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, dalam temu pers bersama awak media di Press Room Kantor Bupati, Landing, Kecamatan Lhoksukon, Selasa (26/5/2026).
"Pemenuhan hak-hak korban terdampak bencana tetap menjadi prioritas utama jajaran pemerintah daerah," tegasnya.
Untuk penanganan abrasi di Lhok Puuk, Pemkab Aceh Utara bergerak cepat dengan merencanakan pembangunan infrastruktur pelindung pantai. Pemerintah akan segera membangun pemecah ombak (breakwater) menggunakan susunan batu gajah berbentuk segitiga.
Selain infrastruktur fisik, keselamatan warga juga menjadi fokus utama. Warga yang rumahnya mengalami rusak total atau berada di dalam zona bahaya abrasi dan tsunami akan segera dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.
Terkait penanganan dampak banjir, Ismail memastikan bahwa bantuan untuk 58 ribu KK akan dicairkan segera setelah libur Lebaran usai. Guna menjaga ketertiban di lapangan, proses penyaluran akan dilakukan secara bertahap.
Pihak pemerintah mengimbau masyarakat untuk memaklumi proses antrean yang terjadi. Hal ini dikarenakan proses verifikasi data di lapangan dilakukan secara ketat demi mencegah adanya penerimaan bantuan ganda.
Mengingat Aceh Utara sempat dilanda bencana banjir besar, Bupati Ayahwa secara khusus mengajak insan media untuk memperkuat barisan dan bersinergi dalam mengawal pemulihan pasca-bencana. Wartawan diharapkan membantu menyuarakan kondisi riil di lapangan agar mendapat perhatian luas, termasuk dari pemerintah pusat.
Bupati berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang terbuka dengan pers. Beliau berharap wartawan menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pertanggungjawaban publik secara transparan, seperti penyaluran bantuan dan realisasi anggaran pemulihan daerah agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid. (tim/red)
