AMKI dan Arah Baru Media Konvergensi Indonesia
Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala dan Gubernur Akmil Mayjen TNI Rano Maxim Adolf Tilaar, S.E dalam pertemuan di Ruang Husein Komplek Akmil Magelang untuk kolaborasi kedua pihak. (Dok AMKI)Jakarta I Gebrak24.com -- Satu tahun pertama kepengurusan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menjadi fase penting untuk mengukur apakah sebuah organisasi baru mampu bertahan sebagai gagasan atau sekadar menambah panjang daftar perkumpulan media di Indonesia.
Ketua Umum AMKI Tundra Meliala mengungkapkan, sejak diiniasi pendiriannya pada akhir Desember 2024, AMKI mencoba membaca perubahan zaman bawa media tidak lagi berdiri dalam kotak-kotak lama. Batas antara media cetak, media siber, televisi, platform digital, media sosial, hingga kreator konten semakin kabur. Informasi bergerak melalui berbagai kanal sekaligus.
"Konsep itulah yang kemudian menjadi fondasi AMKI, mendorong ekosistem media menuju era konvergensi," kata Tundra dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Namun, gagasan baru selalu berhadapan dengan persoalan lama: kepercayaan publik.
Di tengah menurunnya pengaruh sejumlah organisasi pers yang lebih dahulu berdiri seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), hingga Serikat Perusahaan Pers (SPS), kehadiran AMKI sempat dipandang sebagian kalangan sebagai tambahan organisasi baru yang belum jelas manfaatnya bagi perusahaan media maupun pekerja jurnalistik.
Pertanyaan yang muncul sederhana: apa yang membedakan AMKI?
Jawabannya tidak hanya terletak pada pembentukan organisasi, tetapi pada kemampuan membaca perubahan industri media yang sedang mengalami guncangan besar.
"Industri media global saat ini menghadapi tekanan berlapis. Perubahan pola konsumsi berita, pergeseran iklan ke platform digital, serta dominasi perusahaan teknologi global membuat model bisnis media konvensional semakin rapuh," kata Tundra.
Laporan Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan pola konsumsi berita digital terus meningkat, sementara ketergantungan publik pada platform seperti mesin pencari, media sosial, dan agregator semakin besar.
Di Indonesia, lanjut Tundra, persoalan itu terasa semakin nyata. Media harus berhadapan dengan dominasi platform teknologi global seperti Google, YouTube, TikTok, dan Meta dalam distribusi informasi dan perebutan iklan digital. Ketika arus uang iklan berpindah, perusahaan pers dipaksa mencari model bisnis baru agar tetap hidup. (rls/red)
