Budi Harjo Soroti Dana BOK Rp11,6 Miliar di Aceh Singkil, Desak Plt Kadinkes Transparan
Aceh Singkil I Gebrak24.com – Alokasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp11,6 miliar untuk 12 Puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Pemerhati Daerah, Budi Harjo.
Ia mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Aceh Singkil agar membuka secara transparan peruntukan, mekanisme pelaksanaan, serta realisasi penggunaan anggaran tersebut kepada publik.
Berdasarkan dokumen pagu indikatif BOK per Puskesmas Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 14 Oktober 2025, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11.619.237.000 atau sekitar Rp11,6 miliar.
Anggaran tersebut dibagi ke dalam lima kelompok kegiatan, yakni peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup, surveilans dan respons penyakit, pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, manajemen Puskesmas, serta insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
Menanggapi besarnya alokasi anggaran tersebut, Budi Harjo menilai keterbukaan informasi menjadi kewajiban penting bagi penyelenggara pemerintahan, terlebih dana BOK berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jangan hanya pandai menyajikan angka dalam dokumen anggaran. Plt Kadinkes harus mampu menjelaskan kepada publik, ke mana anggaran Rp11,6 miliar ini dialirkan, kegiatan apa saja yang dilaksanakan, berapa realisasinya, dan apa hasil nyata yang sudah dirasakan masyarakat,” tegas Budi Harjo.
Budi Harjo meminta Plt Kadinkes Aceh Singkil memberikan penjelasan secara terperinci mengenai penggunaan anggaran BOK, termasuk program peningkatan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup, alokasi PMT berbahan pangan lokal, serta kegiatan surveilans dan respons penyakit.
Selain itu, ia juga mempertanyakan realisasi anggaran untuk manajemen Puskesmas dan insentif UKM, termasuk indikator keberhasilan serta hasil nyata dari setiap kegiatan yang dibiayai melalui dana tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran kesehatan yang mencapai miliaran rupiah itu memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan di daerah.
“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah ini hanya terlihat besar dalam dokumen, tetapi masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai hasil pelaksanaannya. Kami ingin melihat transparansi, bukan sekadar laporan administratif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi Harjo mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya alokasi atau laporan administratif semata.
Menurutnya, indikator keberhasilan harus terlihat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, efektivitas pencegahan penyakit, pemerataan layanan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai persoalan kesehatan masyarakat di Aceh Singkil masih membutuhkan perhatian serius sehingga penggunaan dana BOK harus diarahkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di lapangan.
Budi Harjo juga meminta Bupati Aceh Singkil mengevaluasi kinerja Plt Kadinkes, khususnya terkait transparansi pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
“Jabatan Plt bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Justru harus menunjukkan kinerja, keterbukaan, dan keseriusan dalam mengelola anggaran publik. Kalau pengelolaan anggaran kesehatan saja tidak bisa dijelaskan secara terbuka, bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan?” katanya.
Budi Harjo menegaskan bahwa sorotan terhadap anggaran BOK tersebut bukan merupakan tuduhan adanya penyimpangan dalam penggunaannya.
Ia hanya meminta agar seluruh pengelolaan anggaran dapat dibuka dan dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program kesehatan di Aceh Singkil.
Menurutnya, transparansi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan anggaran kesehatan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan kesehatan. (rls/red)
