Oleh: Martin Sembiring,S.T.,M.T. _ (Calon Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung Republik Indonesia)
Medan I Gebrak24.com - Setiap kali kontestasi politik—baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Presiden—berakhir, bangsa Indonesia hampir selalu menyisakan luka sosial yang tidak ringan. Polarisasi mengeras, ruang publik dipenuhi narasi saling menyalahkan, dan berbagai perselisihan politik bermuara pada sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat justru kerap berubah menjadi kompetisi yang mahal, transaksional, dan menguras energi bangsa.
Fenomena tersebut mengundang pertanyaan mendasar. Apakah praktik demokrasi kita telah benar-benar berjalan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah untuk mufakat sebagai roh utama dalam pengambilan keputusan. Namun, ironisnya, instrumen yang bertugas membangun musyawarah dan mendamaikan para pihak, yakni mediator, hingga kini belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai melalui undang-undang. Di sinilah letak utang konstitusional negara yang belum terselesaikan.
Mediator: Penyangga Sistem Peradilan yang Terlupakan
Mahkamah Agung telah menunjukkan komitmen kuat terhadap penyelesaian sengketa secara damai melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kebijakan tersebut merupakan langkah maju dalam mengembangkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan.
Namun, PERMA tetap memiliki keterbatasan sebagai regulasi internal lembaga peradilan. Kedudukan mediator nonhakim di luar pengadilan masih belum memperoleh kepastian hukum yang utuh karena belum didukung oleh undang-undang.
Keadaan tersebut dapat dianalogikan seperti bahu jalan. Bahu jalan dibangun untuk menopang konstruksi jalan utama agar tetap kokoh dan mengurangi risiko kerusakan. Demikian pula mediator. Mereka menjadi penyangga sistem peradilan dengan menyelesaikan berbagai sengketa sebelum berubah menjadi perkara di pengadilan.
Ironisnya, setelah menjalankan fungsi strategis tersebut, mediator belum memperoleh perlindungan profesi, standar kompetensi nasional, hak imunitas dalam menjalankan tugas secara profesional, maupun kepastian hukum yang memadai. Tidak sedikit mediator menghadapi risiko dilaporkan secara pidana atau digugat secara perdata oleh pihak yang tidak puas terhadap hasil perdamaian.
Padahal, mereka sesungguhnya sedang menjalankan fungsi negara dalam menciptakan ketertiban sosial.
Ketimpangan Politik Hukum
